Page 55 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 55
konsesi, untuk menunjukan tanah tidak dalam sengketa.
Kemudian dalam permohonan dan pemeriksaan tanah juga
mensyaratkan pelibatan masyarakat sekitar lokasi. Akan
tetapi dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat
tersebut sulit dilaksanakan bahkan tidak ada, seperti dalam
kasus konflik HGU antara PG Rajawali II dengan
masyarakat F-Kamis. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penguatan partisipasi masyarakat dalam penerbitan HGU
dari peraturan yang sudah ada supaya dilaksanakan secara
maksimal untuk mewujudkan penataan ruang yang
berkeadilan bagi masyarakat.
Kesimpulan
Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka urgensi
perlunya dilakukan partisipasi publik dalam penerbitan
izin HGU dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:
permasalahan izin HGU yang diterbitkan seringkali
menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar areal
lokasi konsesi, salah satunya konflik yang terjadi antara PG
Rajawali II dengan masyarakat F-Kamis. Kemudian untuk
menunjang partisipasi masyarakat dalam penerbitan HGU
harus dilakukan pembukaan akses informasi HGU kepada
masyarakat sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan
Komisi Informasi No. 045/V/KIP-PS-A/2014. Meskipun
partisipasi masyarakat dalam penerbitan HGU tersebut
telah diatur prosesnya mulai dari tahap pengukuran lokasi
permohonan dan pemeriksaan tanah, akan tetapi pada
kenyataannya di lapangan sulit dilaksanakan. Oleh karena
32
