Page 50 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 50
HGU baru yang dikeluarkan oleh pemerintah selama 2 dua
tahun. Dimana dari jumlah tersebut 2.509 izin HGU
dinyatakan tidak clean and clear penerbitannya. Kemudian
3.788 izin HGU telah habis masa berlakunya, namun tidak
dikembalikan kepada negara dan terus dikelola oleh
pemegang HGU (Anggraini 2019). Sedangkan data dari
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tercatat ada
313.000 ribu hektar dari 9,6 juta hektar lahan wilayah adat
yang tumpang tindih dengan izin-izin konsesi HGU.
Sehingga dari jumlah tersebut terdapat 152 komunitas
masyarakat adat yang sedang berkonflik dengan pemegang
HGU atas kepemilikan lahan adatnya (Bayu 2019).
Permasalahan itu disebabkan tidak adanya ruang
partisipasi masyarakat yang hidup sekitar areal konsesi
dalam penerbitan maupun perpanjangan HGU oleh
pemerintah. Padahal apabila merujuk Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) terdapat tiga tujuan mulia yang
hendak dicapai pembentukannya: Pertama, menata ulang
struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, Kedua,
menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga mensejahterakan
rakyat setelah reforma agraria itu dijalankan (Biro Hukum
Kominfo 2018). Sehingga, dengan kondisi konflik yang
terus terjadi dan amanat UUPA itu seharusnya menjadi
evaluasi perbaikan penerbitan HGU oleh pemerintah pada
masa mendatang, dalam hal ini pelibatan masyarakat
dalam penerbitannya.
27
