Page 49 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

terjadi di Indonesia. Masalah itu muncul karena adanya
kesenjangan kepemilikan tanah antara masyarakat

setempat dengan pemegang HGU, dimana tidak ada
keterlibatan dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi
dalam penerbitan HGU (KPA 2018). Konflik agraria antara
PT. Perusahaan Gula Rajawali II di perbatasan Indramayu
dan Majalengka, dengan masyarakat sekitar areal konsesi
HGU perusahaan merupakan salah satunya. Kondisi
masyarakat sekitar perusahaan areal konsesi HGU yang
memiliki lahan sempit dan kurang mampu, berbanding
terbalik dengan kepemilikan lahan HGU PG Rajawali II
yang luasnya ribuan hektar dan laba usaha yang tinggi,
sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Hal itu

diperparah dengan perpanjangan HGU perusahaan yang
terus menerus oleh pemerintah, tanpa memperhatikan atau
melibatkan masyarakat sekitar lokasi dalam penerbitannya.
Sehingga menim-bulkan konflik agraria didaerah tersebut
(Wawancara dengan Iskandar, Ketua F-Kamis, 10
November 2019).

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penerbitan
HGU untuk Mewujudkan Penataan Ruang yang
Berkeadilan
Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah
seringkali menimbulkan permasalahan di masyarakat yang
hidup di sekitar areal konsesi. Hal itu dibuktikan dengan

data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
pada Desember 2017 yang terdapat tambahan 389.500 izin

26