Page 53 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

mogok kerja (Wawancara dengan Iskandar, Ketua F-Kamis,
10 November 2019). Hal itu menimbulkan bentrokan dan

kekerasan antara PG Rajawali II yang meminta bantuan
aparat keamanan, dan masyarakat F-Kamis yang berjuang
untuk mewujudkan tujuannya. Padahal hal itu dapat
dihindari apabila sejak awal penerbitan izin dilakukan
dengan partisipasi masyarakat sekitar areal HGU untuk
mencapai kesepakatan-kesepakatan yang baik dengan
perusahaan (Wawancara dengan Heryawan, Kepala SDM
PG Rajawali II, 5 November 2019).

Pengaturan Partisipasi dan Akses Informasi HGU
Partisipasi masyarakat dalam penerbitan HGU

merupakan hal yang penting untuk mewujudkan reforma
agraria di masa mendatang. Akan tetapi, supaya
masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerbitan HGU,
diperlukan akses informasi HGU itu terlebih dahulu,
dimana hal itu masih menjadi masalah sampai saat ini
(Supriyanto 2019). Dalam putusan Komisi Informasi Pusat
Nomor: 188/V/KIP-PS-A/2012, yang kemudian dijadikan
pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:
045/V/KIP-PS-A/2014 disebutkan bahwa Dokumen Surat
Erfacht Verponding Afdelling (HGU) merupakan informasi
yang dikecualikan namun dapat diketahui atau diperlihat-
kan kepada pemohon karena merupakan pihak yang
berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan

pemohon. Hal itu juga sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat
(2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

30