Page 51 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 51
Konflik Agraria PG Rajawali II dengan F-Kamis Akibat
Tidak Adanya Partisipasi Masyarakat dalam
Penerbitan HGU
Salah satu kasus tidak adanya partisipasi masyarakat
sekitar areal konsesi dalam penerbitan izin HGU yakni
konflik antara PT. Perusahaan Gula Rajawali II unit
Jatitujuh (disebut PG Rajawali II), dengan masyarakat
sekitar areal konsesi yang kemudian membentuk organisasi
bernama Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu
Selatan (F-Kamis). PG Rajawali II Unit Jatitujuh berdiri
sejak dikeluarkannya SK Mentan (Menteri Pertanian) No.
795/VI/1975 tentang izin prinsip pendirian yang dikenal
“Proyek Gula Jatitujuh.” Kemudian diikuti dengan
dikeluarkannya SK Mentan No. 654/Kpts/UM/76 tanggal 9
Agustus 1976 tentang penetapan kawasan hutan Jatitujuh,
Kerticala, Cibenda dan Jatimunggul seliuas 12.022,50 hektar
untuk PT. Perkebunan XIV guna penanaman tebu dan
instalasi proyek pabrik gula Jatitujuh (“Sejarah PT PG
Rajawali II” 2018). Kedua surat keputusan tersebut menjadi
dasar hukum awal berdirinya perusahaan, serta dengan
Hak Guna Usaha yang termasuk di dalamnya (Wawancara
dengan Heryawan, Kepala SDM PG Rajawali II, 5 November
2019).
Konflik tersebut muncul ketika masyarakat sekitar
perusahaan gula tidak diberitahukan mengenai perpan-
jangan HGU PG Rajawali II pada tahun 2004, dan tiba-tiba
diperpanjang hingga tahun 2029. Padahal masyarakat
sekitar sangat merasakan dampak kerugian dari adanya
28
