Page 48 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 48
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENERBITAN HAK GUNA USAHA UNTUK
MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG
BERKEADILAN
(Studi Kasus Konflik Perpanjangan Hak Guna Usaha
PT. Perusahaan Gula Rajawali II Unit Jatitujuh dengan
Forum Kesatuan Aksi Masyarakat Indramayu Selatan)
Rizki Zakariya
Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena
luasnya wilayah pertanian, dan masyarakat yang sebagian
besar sumber kehidupannya dari pertanian. Hal ini
dibuktikan dengan luasnya wilayah pertanian yang pada
tahun 2017 mencapai 8,1 juta hektar, dan menyerap 22 juta
pekerja (Pusat Data Pertanian 2018). Besaran angka
tersebut juga berbanding lurus dengan jumlah konflik
agraria yang terus terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2017
konflik agraria mencapai 659 kasus, kemudian pada tahun
2018 mencapai 410 kasus (Bayu 2019). Konflik tersebut
terjadi baik antara masyarakat dengan perusahaan,
masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan
pemerintah. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus
untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terus
terjadi tersebut.
Masalah kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU)
merupakan salah satu penyebab konflik agraria yang sering
25
