Page 54 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui

informasi publik. Sehingga dengan putusan Komisi
Informasi Pusat dan UU Keterbukaan Informasi Publik
tersebut menjadi dasar hukum keharusan dibukanya
informasi HGU kepada masyarakat untuk dapat dilakukan
partisipasi dalam penerbitannya. Adapun letak partisipasi
masyarakat dalam penerbitan HGU dapat dilihat pada
gambar 1. mengenai proses penerbitan HGU berikut
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna
Usaha.

Gambar 1: Proses Penerbitan Hak Guna Usaha

Berdasarkan tahapan proses penerbitan HGU
tersebut, maka diketahui partisipasi masyarakat dapat dila-
kukan sejak awal dilakukannya pengukuran lokasi yang
akan dilakukan penetapan HGU. Dalam proses pengukuran

itu dibutuhkan saksi-saksi dari masyarakat sekitar areal

31