Page 59 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 59
KEADILAN NEGARA DALAM NAGARI KITO
M Shandy Ramadanu
Pendahuluan
Amanat negara yang tersirat dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau yang lebih dikenal UUPA untuk
melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Indonesia. Kegiatan ini masih terus dilaksanakan dalam
memberikan kepastian hukum kepada bidang tanah dan
sebagai basis data dalam sistem informasi pertanahan
dalam penentu kebijakan negeri ini. Dalam amanat
tersebut juga tersirat cita-cita keadilan bagi rakyat
Indonesia.
Pengakuan terhadap tanah adat di Indonesia
khususnya Sumatera Barat merupakan dilema tersendiri
bagi pemerintah, dikarenakan permohonan tanah ulayat
atau tanah adat menjadi tanah hak milik secara hukum
masih belum memiliki regulasi yang jelas seperti
permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik (Fatmi
2018). Bagi masyarakat Sumatera Barat, Hak ulayat
mempunyai sifat keluar dan ke dalam (Yarsina 2018) dalam
mengambil manfaat dari tanah milik adatnya dan
melindungi tanah milik adatnya dari pihak luar. Selain itu,
adanya istilah urang mandapek, awak indak kahilangan
(Yarsina 2018) juga menyulitkan masyarakat hukum adat
untuk menjadi kan hak publik tanah milik adat dan
36
