Page 64 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

harus mendapatkan rekomendasi dari pemegang hak kepe-
milikan bersama yaitu para Ninik Mamak/Penghulu seperti

konsep hak pengelolaan (Pasal 34 dan 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960).
Untuk pembebanan Hak Tanggungan (HT) dapat di-
berikan juga pada hak atas tanah yang disebutkan di atas
dengan syarat Gadih gadang indak balaki, Rumah gadang
katirisan, Maik (mayat) tbujua di ateh rumah, Mambangkik
batang tarandam (Yarsina 2018). Pembebanan HT tersebut
juga dapat diberikan dengan rekomendasi para Ninik
Mamak/Penghulu seperti konsep hak pengelolaan (Pasal 77
dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960).
Dalam penyelesaian tanah milik adat yang berada di

kawasan hutan dapat menggunakan Pola Perhutanan
Sosial berdasarkan Peraturan Menteri (Permen)
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.83/
MENLKH/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial. Pada Pasal 50 di dalam peraturan ini diatur tentang
tata cara pengajuan permohonan hutan adat sebagai
pengakuan hutan adat di suatu wilayah nagari.
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan
lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara
atau hutan hak. Hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai
pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya

dalam bentuk Hutan Desa. Hutan Kemasyarakatan, Hutan
Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan

41