Page 65 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 65
Kemitraaan Kehutanan (Pasal 1 Permen LHK Nomor 83
Tahun 2016). Untuk sementara ini perhutanan sosial ini
merupakan pola penyelesaian yang sesuai untuk tanah
milik adat yang berada di kawasan hutan.
Hadirnya negara dalam masyarakat hukum adat
bukan hanya dalam bentuk pengakuan secara yuridis,
tetapi juga pengakuan secara fisik dengan melakukan
pengukuran dan pemetaan batas-batas tanah milik adat
tiap-tiap tanah ulayat suku, kaum dan nagari. Selanjutnya
basis data tersebut akan digunakan sebagai sistem
informasi pertanahan yang sebuah alat pengambil
keputusan di bidang hukum, administrasi maupun
ekonomi (Pinuji 2019). Selain itu, diharapkan sengketa
batas tanah yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat
dapat terselesaikan dengan hadirnya negara dalam bentuk
pemetaan tanah ulayat di Sumatera Barat.
Kesimpulan
Konsep mengadopsi hak pengelolaan yang dibawa
UUPA dapat dikombinasikan dengan hak atas tanah dalam
memberikan kehadiran negara di lingkungan masyarakat
hukum adat, sehingga membuat ketakutan masyarakat hu-
kum adat menjadi berkurang karena negara hadir bukan
untuk mengambil tanah milik adat, tetapi ingin melindungi
tanah tersebut dengan lebih baik.
Dengan ini negara mencoba melakukan “PDKT”
dengan masyarakat hukum adat, dengan menunjukkan
bahwa UUPA hadir bukan untuk menghilangkan adat,
42
