Page 164 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
Kusnadi, Adi. 1999. Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum
Perubahan Status. Jakarta.
Marbun, S.F.. 2003. Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi
Indonesia. Yogyakarta : UII Press.
Murad, Rusmadi. 1997. Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam
Praktik. Cetakan I Bandung: Mandar Maju.
Mustafa, Bachsan. 1988. Hukum Agraria dalam Perspektif. Cetakan
Ketiga. Bandung: Remaja Karya.
Oloan Sitorus, Zaki Sierrad. 2006. Hukum Agraria Di Indonesia, Konsep
Dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
Yogyakarta: STIP
Parlindungan, A.P.. 1991. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok
Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bandung:
Mandar Maju.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961
Nomor 28)
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)
Sorodjo, Irawan. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia.
Cetakan Pertama. Surabaya: Arkola
Sutedi, Adrian. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). 1990.
Guidelines for The Improvement of Land-Registration and Land
Information Systems in Developing Countries, Nairobi.

144