Page 160 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 160
sistem torrens dengan publikasi positif dalam sistem pendaftaran
tanah memperoleh keberhasilan, terdapat beberapa hal yang perlu
dilakukan oleh pemerintah, antara lain: pemahaman pemerintah
terkait biaya pengeluaran dan durasi operasi yang dibutuhkan pada
sistem pendaftaran tanah yang baru, sosialisasi dan evaluasi seluruh
penduduk Indonesia, perubahan peraturan perundang-undangan yang
mengatur sistem pendaftaran tanah, dan terselesaikannya berbagai isu
dan permasalahan terkait pertanahan.
Kepastian hukum yang berkeadilan
Mengenai kepastian hukum, yang menjadi tujuan pendaftaran
tanah di Indonesia, menurut Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto
meliputi kepastian objek, kepastian hak, dan kepastian subjek. Kepastian
objek adalah meliputi kepastian mengenai bidang teknis yang meliputi
aspek fisik, yaitu kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah
yang bersangkutan. Kepastian hukum mengenai hak tergantung dari
kebenaran data yang diberikan oleh pemohon hak dan adanya kesepakatan
batas-batas tanah dengan pemilik berbatasan (contradictoire delimitatie)
yang secara fisik ditandai pemasangan patok-patok batas tanah di
lapangan. Dalam hal kepastian hukum subjek hak atas tanah, pemegang
hak mempunyai kewenangan untuk berbuat atas miliknya, sepanjang
tidak bertentangan dengan uu atau melanggar hak atau kepentingan
orang lain. Beberapa hal yang merupakan faktor penentu lahirnya
kepastian hukum, dapat dikelompokkan ke dalam landasan yuridis-
normatif, landasan sosio yuridis dan kebijakan pertanahan. Faktor-faktor
tersebut secara formil maupun materiil mempunyai peranan yang sangat
menentukan timbulnya kepastian hukum hak milik atas tanah yang
telah memperoleh sertifikat (Sutedi 2012).
Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam hukum nasional
kita memang ada penarikan elemen hukum adat. Penarikan elemen
hukum adat ke dalam hukum nasional dapat menimbulkan masalah
karena masyarakat Indonesia yang pluralisme, maka perlu adanya
revisi terhadap UUPA 1960 dengan Undang-Undang Pertanahan.
140
