Page 155 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

yang masih bersifat abstrak ke dalam bentuk peristiwa konkret, yakni
penerbitan sertifikat (Marbun 2003).
Adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah ke
pengadilan dikarenakan pendaftaran tanah dalam UUPA menggunakan
sistem publikasi negatif dan negara tidak memberikan jaminan. Di
dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran
data yang disajikan. Pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem
publikasi negatif dilatarbelakangi oleh hukum tanah di Indonesia
yang memaknai dasar hukum adat, di mana jika seseorang selama
sekian waktu membiarkan tanahnya dikerjakan, kemudian tanah itu
dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan iktikad baik, maka
hilanglah hak untuk menuntut kembali tanah tersebut.
Ketentuan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan
sertifikat tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat. Namun ketentuan ini belum dapat menjaminnya, karena
dalam sistem negatif yang dianut dalam UUPA senantiasa memberikan
kesempatan kepada seseorang yang merasa mempunyai hak yang lebih
kuat untuk menggugatnya ke pengadilan dengan mengemukakan
bukti-bukti hak yang dimilikinya (Parlindungan 1991). Ini berarti
sertifikat tanah yang diterbitkan bukanlah alat bukti yang mutlak.
Sehingga sertifikat bisa dibatalkan sepanjang ada pembuktian yang
menyatakan ketidakabsahan sertifikat tanah (Effendie 1993).
Hal yang demikian telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung
dalam putusannya Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September
1975, berbunyi “mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran
tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di
dalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila
ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”. Kelemahan
sistem publikasi negatif ternyata telah diakui oleh penjelasan pasal
32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Kelemahan ini tentunya
memberikan implikasi yang buruk terhadap pembangunan nasional,
antara lain :

135