Page 152 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Optimalisasi Torrens System dalam

Pendaftaran Tanah di Indonesia

Wujud Penguatan Hak Rakyat atas Tanah
untuk Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Vina Ainin Salfi Yanti

Pendahuluan
Pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum (recht kadaster). Namun akhir-akhir ini konflik
mengenai agraria di Indonesia semakin meningkat. Konflik agraria
diawali dengan pemberian izin/ hak pemanfaatan oleh pejabat publik
yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah, sumber daya alam,
dan wilayah kelolanya. Konflik agraria ditandai dengan pertentangan
klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak menguasai/
memiliki suatu bidang tanah/lahan berserta akses atas sumber daya
alam (SDA). Konflik agraria ini biasanya berlangsung antara suatu
kelompok komunitas lokal dengan badan penguasa/pengelola tanah
yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi. Pihak-pihak
yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung
maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain. Banyaknya konflik
agraria ini menunjukkan bahwa administrasi pertanahan di Indonesia
membutuhkan perbaikan untuk meminimalisir konflik tersebut.
Salah satu akar permasalahan konflik agraria disebabkan oleh sistem
pendaftaran di Indonesia yang digunakan yaitu sistem pendaftaran
negatif (stelsel negatif) yang bertendensi positif. Dalam sistem
pendaftaran negatif bertendensi positif, pemerintah tidak memberikan
jaminan atas kepastian hukum terhadap pemegang bukti sah (sertifikat).
Pemerintah juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas data dan
informasi yang ada di dalam sertifikat hak atas tanah. Data dan informasi
akan dianggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang menggugat.
Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

132