Page 149 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 149
Gambar 3. Skema sistem pemantau dinamika lahan wilayah pesisir
(Sumber: Hasil Analisis 2017)
Kebijakan lain berupa pemerintah menjadikan lahan
hasil sedimentasi sebagai lahan milik rakyat melalui mekanisme
pembelian lahan. Untuk memudahkan mekanisme, pemerintah dapat
menunjukkan dengan lokasi kepemilikan secara temporal, sehingga
dapat dibandingkan antara luas lahan sebenarnya dengan luas lahan
yang ada saat ini. Logikanya, jika terjadi proses penambahan lahan,
maka rakyat akan mengklaim bahwa lahan tersebut sebagai lahan
miliknya, sementara secara hukum lahan hasil sedimetasi merupakan
lahan milik pemerintah. Adanya proses pembandingan melalui
citra penginderaan jauh hasil analisis, maka citra tersebut sebagai
bukti untuk menjalankan mekanisme pembelian lahan hasi proses
sedimentasi.
129
