Page 154 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

tentang Pendaftaran Tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan
kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Kajian
mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting, setidaknya
karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan
tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan
sertifikat dapat mencegah sengketa tanah (UNCHS 1990). Pemilikan
sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena
dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapa pun (Mustafa
1998). Kedua, Adi Kusnadi (1999) dalam laporannya bahwa pemberian
sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah.
Ketiga, dengan pemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan
perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, sertifikat
mempunyai nilai ekonomi di mana tanah yang bersertifikat mempuyai
nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak
tanggungan atas tanah.
Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat
belum menjamin kepastian hukum pemiliknya, karena dalam
peraturannya sendiri memberi peluang di mana sepanjang ada
pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang
namanya tercantum dalam sertifikat. Baik gugatan secara keperdataan
ke Pengadilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya (Rusmadi 1997).
Gugatan dapat dilakukan dikarenakan sertifikat mempunyai dua (2)
sisi, yakni di satu sisi secara keperdataan sertifikat merupakan alat
bukti pemilikan, di sisi lain sertifikat merupakan bentuk keputusan
yang bersifat penetapan (beschiking) yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Marbun 2003).
Sertifikat yang diterbitkan juga bersifat deklaratoir, yakni keputusan
untuk mengakui suatu yang telah ada dan diberikan karena telah
memenuhi syarat yang ditentukan. Pemberian keputusan deklaratoir
dilakukan untuk mewujudkan suatu ketentuan dalam undang-undang

134