Page 158 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 158
7. Sejumlah prosedur dikurangi dengan meniadakan
beberapa hal dari prosedur (Effendie 1993).
Dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dapat dilihat
Indonesia mengadopsi karakteristik dari sistem torrens, yakni
pendaftaran hak yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan. Seperti
yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa sistem torrens adalah
sistem pendaftaran tanah yang mana mendaftarkan hak mengenai
kepemilikan tanah seseorang. Sistem yang dikenalkan oleh Robert
Richard Torrens pada tahun 1858 di Australia itu memang telah banyak
diadopsi oleh berbagai negara. Khususnya di Indonesia, memang
bisa dikatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem torrens ini
yang terlihat pada pendaftaran hak oleh Kantor Pertanahan. Dapat
dikatakan jika tidak bisa dengan mudah dan mendapatkan hasil yang
cepat dalam mengadopsi sistem torrens ini. Yang perlu diperhatikan
adalah bukan mengadopsi sistem torrens ini secara mentah-mentah.
Namun, di sini perlu ada penyesuaian dengan kondisi di negara kita
untuk mengoptimalkan implementasi sistem torrens ini. Maka untuk
mewujudkannya, kita perlu menerapkan sistem publikasi positif.
Sistem yang mana negara memberikan jaminan terhadap kebenaran
data dan informasi mengenai kepemilikan tanah seseorang. Jika
kita melihat penjelasan UUPA angka IV bahwa untuk menuju ke
arah kepastian hak atas tanah ternyata juga perlu ketentuan pasal-
pasal yang tegas dan jelas yang mengatur pendaftaran hak yang
bersangkutan dengan maksud agar dapat memperoleh kepastian
tentang hak atas tanah tersebut.
Mengenai hal tersebut memang menjadi polemik yang
tersendiri karena sistem adat erat kaitannya dengan hukum nasional
kita. Dan dampaknya hingga sekarang kesejahteraan yang diharapkan
untuk diwujudkan dengan pelaksanaan UUPA sampai sekarang
belum terwujud. Memang UUPA 1960 mengandung kelemahan-
kelemahan yang seharusnya diperbaiki. Tidak adanya definisi yang
jelas mengenai beberapa konsep dasar seperti : kepentingan umum,
kepentingan nasional, kepentingan negara, sosialisme Indonesia,
138
