Page 163 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

maka dalam beberapa tahun ke depan dapat tercapai tujuan untuk
mewujudkan penguatan hak rakyat yang berbasis keadilan gender. Hal
ini karena dengan adanya revisi UUPA yang memperluas pemilikan
tanah yang memungkinkan masyarakat sebagai satu kesatuan memiliki
hak bersama atas tanah dilingkungannya dan pengakuan lebih tegas
terhadap hak kesetaraan gender dalam penguasaan tanah. Undang-
Undang itu harus mengakui hak bersama masyarakat atas tanah ulayat
dan hak bersama dari kesatuan masyarakat genealogis, klan, dan
sebagainya. Selain itu, dalam UUPA perlu ditambahkan pasal-pasal
tentang pembangunan pusat data base pendaftaran tanah pemerintah,
mekanisme uji kebenaran yuridis (adjudikasi) apabila ada perbedaan
informasi antara surat-surat tanda bukti hak dengan pusat data base
pendaftaran tanah pemerintah; mekanisme ganti rugi oleh Pemerintah
apabila pemerintah terbukti melakukan kesalahan pencatatan
informasi di dalam surat-surat tanda bukti hak, sehingga menyebabkan
adanya perbedaan infromasi dalam pusat data base pendaftaran tanah
pemerintah, perlu dikaji kebutuhan penerbitan Peraturan Pemerintah
baru yang mengatur pembentukan pusat data base pendaftaran tanah
pemerintah.

Daftar Pustaka
Abdurrahman. 1983. Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria. Cetakan
Kedua Bandung: Alumni.
Effendie, Bahtiar. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan
Pelaksanaannya. Edisi Kedua. Cetakan I. Bandung: Alumni
Indiraharti, Novina S. (2009). Penerapan Sistem Torrens Dalam Pendaftaran
Tanah (Studi Komparatif Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah di
Indonesia dengan Singapura. Clavia, 10, 107 – 125.
Effendie, Bahtiar. 1993. Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah.
Bandung: Alumni
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia. (2014). Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
143