Page 161 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Yakni dengan memperluas pemilikan tanah, maka memungkinkan
masyarakat sebagai satu kesatuan memiliki hak bersama atas tanah
atau hak ulayat dilingkungannya. Selain itu, Undang-Undang itu harus
mengakui hak bersama dari kesatuan masyarakat genealogis, klan, dan
sebagainya. Kemudian juga perlu penelaahan atas semua peraturan
dengan tujuan untuk merumuskan skema legislatif yang dapat secara
efektif memperhatikan hak ulayat dan hak perorangan antara laki-laki
dan perempuan yang setara. Hak antara laki-laki dan perempuan juga
perlu dijelaskan secara tegas dan jelas yakni dengan diberikan ruang
dalam UU untuk diatur lebih detail, dan membuat mekanisme yang
efektif untuk menyelesaikan konflik. Apabila hal ini terlaksana dengan
baik maka diharapkan akan terlaksananya penguatan hak rakyat atas
tanah yang berkeadilan terlebih berbasis keadilan gender. Karena yang
selama ini diketahui bahwa penguasaan atas tanah antara laki-laki dan
perempuan di Jawa dengan masyarakat adat Batak atau Minangkabau
misalnya, akan berbeda tentunya. Seperti halnya di Jawa yang mengenal
sistem waris sepikul segendhongan, artinya perempuan dan laki-
laki adalah 1:2. Maka dengan adanya kebijakan mengenai perluasan
pemilikan tanah yang diatur secara tegas dan jelas, diharapkan dapat
membawa dampak juga kearah keadilan penguasaan hak atas tanah
antara laki-laki dan perempuan yang setara. Sejauh kebijakan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki
telah sesuai, maka keadilan dapat terwujudkan. Sehingga dengan
penerapan sistem torrens dengan publikasi positif ini diharapkan
dapat melindungi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan
semisal terjadi kecurangan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap
perempuan karena adagium sepikul segendhongan tadi. Karena di sini
si perempuan akan mendapat perlindungan jaminan kepastian hukum
terhadap penguasaan hak atas tanah yang dimilikinya.

Selain hal di atas ada beberapa hal yang perlu dilakukan,
diantaranya: Indonesia perlu mempercepat cakupan peta dasar
pertanahan mencapai 51.462.505 Ha (bertambah 34,33%) di luar
kawasan hutan agar memenuhi prasyarat perubahan sistem pendaftaran

141