Page 156 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

1. Registering property Indonesia menjadi rendah akibat
tingginya biaya pengurusan dan kualitas administrasi
pertanahan yang masih rendah.
2. Potensi konflik antar-masyarakat maupun antara masyarakat
dengan pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan
nasional, termasuk mengancam integritas Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Pertumbuhan ekonomi nasional terhambat yang berujung
pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana jika sistem torrens dengan publikasi positif
diterapkan di Indonesia?
Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka
sistem pendaftaran tanah berupa menjadi sistem pendaftaran hak
(registration of title) di mana hal tersebut ditetapkan dalam pasal 19
UUPA yang berbunyi :
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan peraturan pemerintah
2) Pendaftaran tanah meliputi :
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-
hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.
Dalam penjelasan UUPA angka IV dikatakan bahwa usaha
yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan
pasal-pasal yang mengatur pendaftaran hak yang bersangkutan
dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya.
Pelaksanaan sistem torrens diselenggarakan oleh kantor pendaftaran

136