Page 159 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

dan fungsi sosial hak atas tanah yang perlu kejelasan karena konsep-
konsep tersebut membatasi hak rakyat atas tanah. Tidak adanya
kejelasan mengenai konsep-konsep tersebut sering kali menyebabkan
terjadinya kesewenang-wenangan di lapangan. Selain itu, ada aspek
penting yang kaitannya antara UUPA dengan hukum adat. UUPA
menyatakan hukum agraria Indonesia adalah hukum adat sepanjang
“tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini...”. Mengenai
hal ini merupakan suatu pembatasan yang membuat pelaksanaan
hukum adat tidak mungkin dapat direalisasikan.
Memang penarikan elemen hukum adat ke dalam hukum
nasional itu menimbulkan masalah karena karakteristik masyarakat
pada tingkat nasional sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat
adat, misalnya dalam aspek hubungan antar anggota masyarakat, aspek
kontrol sosial berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.
Untuk itu, UUPA perlu direvisi dengan Undang-Undang Pertanahan
yang berlaku di seluruh Indonesia yang memperluas pemilikan tanah
dengan memungkinkan masyarakat sebagai satu kesatuan memiliki
hak bersama atas tanah dilingkungannya. Undang-Undang itu harus
mengakui hak bersama masyarakat atas tanah ulayat dan hak bersama
dari kesatuan masyarakat genealogis, klan, dan sebagainya. Bersamaan
dengan itu perlu ditelaah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan
tanah, dan restrukturisasi seluruh sistem administrasi pertanahan
sehubungan dengan otonomi daerah.
Terdapat beberapa kondisi prasyarat yang harus dipenuhi oleh
Indonesia dalam upaya merealisasikan sistem publikasi positif, yaitu:
(1) tercapainya cakupan wilayah bidang tanah bersertifikat mencapai
80% dari wilayah nasional; (2) tercapainya cakupan peta dasar
pertanahan mencapai 80% dari wilayah nasional; (3) terpenuhinya tata
batas kawasan hutan dengan peta skala kadasteral yang dipublikasi
dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah nasional; serta
(4) terpenuhinya pemetaan tanah adat/ulayat. Agar penerapan
139