Page 47 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Optimalisasi Peran Perempuan

Dalam Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap

Mohammad Fajar Hidayat

Pendahuluan
Sampai detik ini, perempuan di berbagai negara di dunia masih
dianggap sebagai “second class citizens” ketika dipandang dari sisi
pembangunan. Berbagai upaya dilakukan baik di level nasional maupun
internasional dalam keadilan gender ini. Secara International, dimulai
dari tahun 1948 melalui deklarasi yang digagas oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang disebut sebagai The Universal Declaration of
Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dan pada
tahun 1976 dilengkapi menjadi The International Bill of Human
Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), Selain itu dikuatkan dengan
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) tahun 1976, Beijing Platform For Action (BPFA)
tahun 1995, dan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000.
Secara nasional, dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta
Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, jumlah penduduk Indonesia per
30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan
penduduk Indonesia saat ini adalah 1,49 persen. Maka dalam satu
tahun penduduk indonesia bertambah sekitar 4 juta jiwa, sebagaimana
dikatakan Kepala BKKBN Pusat dr Surya Chandra. Artinya, di bulan
Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa. Adapun
menurut Badan Pusat Statistik Rasio penduduk penduduk Indonesia
sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.
Jadi kurang lebih 49,9% penduduk Indonesia adalah perempuan.
27