Page 104 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

menempatkan redistribusi tanah sebagai bagian dari kerja-kerja berikan kepada yang besar”, sedangkan yang kedua, “mengambil
dalam kebijakan landreform. dari yang besar untuk diberikan kepada yang kecil.”
Sein Lin (1967) menyatakan, konsep landreform bervariasi 3) Diantara model-model redistributive reform dapat dibedakan
ditinjau dari negara, budaya dan ideologi. Dalam pengertiannya tiga model atas dasar kriteria teknis, yakni: (a) batas luas
yang paling sempit landreform hanya berarti redistrihusi tanah, maksimum dan minimum ditetapkan, (b) batas maksimum
sedangkan definisi yang paling luas meliputi perbaikan struktur ditetapkan tetapi batas minimum diambangkan; dan (c) batas
penguasa, struktur produksi dan struktur pelayanan pendukung. maksimum dan minimum diambangkan.
Menurut Gunawan Wiradi (2000) dalam Soetarto dan Shohibuddin 4) Atas dasar besarnya peran, baik dalam hal perencanaan
(2004), istilah landreform, atau tepatnya redistributive landreform, program maupun pelaksanaan, dapat dibedakan dua model,

mengandung pengertian sebagai penataan kembali sebaran yaitu: (a) reform by grace dimana peran pemerintah sangat
penguasaan tanah yang mencakup dua aspek, yaitu tenure reform dominan, dan (b) reform by leverage dimana rakyat yang
dan tenancy reform. Aspek pertama yang dimaksudkan adalah terorganisir melalui organisasi tani berperan sangat besar dan
‘redistribusi lahan’, yaitu mencakup pemecahan dan penggabungan dijamin oleh undang-undang nasional.
satuan-satuan usaha tani dan perubahan skala pemilikan. Sedang-
kan tenancy reform berarti perbaikan dalam hal perjanjian sewa, C. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah di
bagi hasil, gadai dan sebagainya tanpa harus mengubah distribusi Cipari

pemilikan. Jadi, redistribusi tanah dari berbagai konsep tadi me-
rupakan bagian dari kegiatan landreform yang dilakukan. Makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pe-
Berdasarkan perbedaan-perbedaan dalam tujuan landreform manfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria,
yang dilaksanakan tersebut Wiradi (2000) dalam Endriatmo terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan
Soetarto dan Moh. Shohibuddin (2004) memetakan model-model peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan makna tersebut RA me-
pelaksanaan landreform ke dalam empat klasifikasi. miliki tujuan: (1) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan
dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil; (2) mengurangi
1) Berdasarkan ideologi ekonomi, terdapat tiga model yaitu model kemiskinan; (3) menciptakan lapangan pekerjaan; (4) memperbaiki
kapitalis, model sosialis, dan model neo-popullis. Perbedaan akses-akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama
tersebut dicirikan oleh strateginya yang menyangkut tiga unsur, tanah; (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (6) mem-
yakni: (a) penguasaan tanah; (b) tenaga kerja; dan (c) tanggung per baiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan (7)
jawab pengambil keputusan atas produksi, akumulasi, dan meningkatkan ketahanan pangan. Ketujuh tujuan kebijakan ini
investasi. adalah rasionalitas untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan
2) Berdasarkan arah transaksinya dapat dibedakan dua model pengangguran. Akan tetapi, apakah tujuan-tujuan seperti itu juga
reforma agraria, yaitu collective reform dan redistributive rasional bagi implementor mengingat BPN sudah sejak lebih dari

reform. Yang pertama, ‘mengambil dari yang kecil untuk di- tiga puluh tahun didesain untuk melaksanakan pendaftaran tanah.

102 103