Page 99 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 99
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
Informan dipilih secara snow ball terhadap anggota masyarakat, pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa
pegiat dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan
redistribusi tanah. Informan-informan ini secara persis mengetahui berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
dan dapat menjelaskan apa dan bagaimana pendapatnya tentang penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan
hal-hal yang terkait dengan implementasi kebijakan redistribusi dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta
tanah di Cipari Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan informasi- keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.
nya menggunakan teknik wawancara mendalam. Dengan model Dalam tataran operasional Reforma Agraria di Indonesia di-
wawancara mendalam ini kedekatan antara pewawancara dengan laksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu: (1) Penataan kembali
yang diwawancarai dapat terbangun. sistem politik dan hukum pertanahan berdsarkan Pancasila,
Berkaitan dengan analisis, metode kuantitatif dan kualitatif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria
dilakukan secara sekaligus untuk mendapatkan gambaran secara (UUPA); dan (2) Proses Penyelenggaraan landreform Plus, yaitu
utuh tentang objek penelitian. Metode kualitatif digunakan dalam penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat
interpretasi berkenaan dengan ide, gagasan dan tindakan informan terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan
dan aktor-aktor lokal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan re- masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam
distribusi tanah. penyelenggaraan landreform Plus diselenggarakan dua hal penting
yaitu Aset Reform dan Akses Reform. Tujuan landreform plus
B. Landreform, Redistribusi Tanah dan Reforma tersebut adalah untuk: (1) menciptakan sumber-sumber kesejahtera-
Agraria an masyarakat yang berbasis agraria; (2) menata kehidupan
masyarakat yang lebih berkeadilan; (3) meningkatkan keberlanjutan
Reforma Agraria atau disingkat RA adalah implementasi dari
sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan indonesia; dan
mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
(4) meningkatkan harmoni sosial dan kemasyarakatan. Dengan
Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang
demikian akan diwujudkan pengurangan kemiskinan, penciptaan
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
lapangan pekerjaan, perbaikan akses kepada sumber-sumber
Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan ekonomi tanah, dan penataan ulang struktur penguasan dan
kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan pemilikan tanah, pengurangan sengketa dan konflik, perbaikan
Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan pangan
pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dan energi masarakat.
dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: (1) memelihara dan memper-
perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2)
dan Penggunaan Tanah. Reforma Agraria atau secara legal formal meng hormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (3) meng-
disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restruktur- hormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman
isasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan dalam unifikasi hukum; (4) mensejahterakan rakyat, terutama
penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; (5)
98 99
