Page 101 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 101
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat
optimalisasi partisipasi rakyat; (6) mewujudkan keadilan dalam mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin
penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemelihara- terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-
an sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; (7) memelihara prinsip Reforma Agraria; (5) Memperkuat kelembagaan dan ke-
keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik wenangan nya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan
untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan
tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan; (8) sumberdaya agraria yang terjadi; dan (6) Mengupayakan pem biaya-
melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai an dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penye-
dengan kondisi sosial budaya setempat; (9) meningkatkan keter- lesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi (Sekilas
paduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksana- Reforma Agraria, bpn.go.id.)
an pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam; (10) Tanah merupakan komponen dasar dalam reforma agraria,
mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma
keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang
alam; (11) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai
pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau objek reforma agraria. Karenanya kegiatan penyediaan tanah me-
yang setingkat), masyarakat dan individu; (12) melaksanakan rupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah
desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, satu contoh sumber tanah objek reforma agraria adalah tanah
daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang
ber kaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar
sumberdaya alam. yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah
Dengan prinsip seperti itu, kebijakan RA diarahkan untuk: (1) satu objek reforma agraria. Sementara, subjek RA adalah penduduk
Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan per- miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/
undang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari
sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi. Dalam
perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip konteks ini agenda RA dalam implementasinya dimaknai sebagai
Reforma Agraria; (2) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, redistribusi tanah.
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang Secara harfiah, kata redistribusi berarti mendistribusikan
berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk kembali. Sesuatu yang sudah terdistribusi kemudian didistribusikan
rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan; (3) kembali. Jika digabungkan dengan kata tanah, ia menjadi satu frase
Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi yang berarti mendistribusikan kembali bidang-bidang tanah yang
dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sudah terdistribusi. Untuk selanjutnya, konsepsi redistribusi akan
tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan dibahas melalui konsepsi landreform karena para ahli di bidang ini
landreform; (4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan
100 101
