Page 136 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 136

PPPM - STPN Yogyakarta              Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

 kaitannya  dengan  bagian-bagian  lainnya.  Sebagai  contoh,  ketika   Kabupaten  Wonogiri  yang  memicu  terjadinya  demarjinalisasi
 petani merespon program sertipikasi hak atas tanah yang diluncur-  petani, sehingga pada akhirnya petani sendirilah yang melakukan
 kan  oleh  kantor  pertanahan,  maka  sikap  petani  ini  bersifat   demarjinalisasi bagi diri mereka sendiri. Keempat, mewujudnya
 fungsional  bagi  kantor  pertanahan.  Demikian  pula  ketika  peme-  demarjinalisasi petani dalam format sosio-empiris terkini.
 rintah kabupaten, pemerintah desa, gapoktan, dan kelompok tani   Berdasarkan  uraian  tentang  demarjinalisasi  dan  Kantor
 mendukung dan membantu sertipikasi hak atas tanah, maka sikap   Pertanahan  Kabupaten  Wonogiri,  maka  timbul  pertanyaan
 ini bersifat fungsional bagi kantor pertanahan.  penelitian (research question), “Bagaimana demarjinalisasi petani
 Pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang merupakan   oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan
 bentuk  intervensi  negara  (melalui  Kantor  Pertanahan  Kabupaten   masyarakat?” Ketika pertanyaan ini dirumuskan secara lebih detail,

 Wonogiri)  mendapat  dukungan  Sutaryono  (2013).  Pada  Bab   maka  didapatkan  empat  buah  pertanyaan  inti,  yaitu:  Pertama,
 “Menghindarkan Diri Dari Ketermarjinalan”, Sutaryono menyebut-  bagai mana cara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menguat-
 kan  perlunya  intervensi  negara  melalui  reforma  agraria.  Secara   kan  demarjinalisasi  petani?  Kedua,  apa  pemicu  penguatan  de-
 gamblang  Sutaryono  (2013:299)  menjelaskan,  bahwa  strategi   marjinalisasi  petani  yang  diupayakan  oleh  Kantor  Pertanahan
 penguatan  akses  bagi  petani  tidak  dapat  dilepaskan  dari  strategi   Kabupaten  Wonogiri?  Ketiga,  bagaimana  respon  petani  atas
 reforma  agraria,  karena  reforma  agraria  mencakup  penguasaan   penguatan  demarjinalisasi  petani  yang  diupayakan  oleh  Kantor
 asset dan penguatan akses.   Pertanahan  Kabupaten  Wonogiri?  Keempat,  bagaimana  wujud

 Dukungan  ini  memberi  dasar  ilmiah  bagi  dilakukannya  de-  penguatan  demarjinalisasi  petani  yang  merupakan  respon  atas
 marjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan, melalui pemberdayaan   upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri?
 masyarakat, yang sekaligus merupakan salah satu fungsi kehadiran   Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini di-
 kantor pertanahan. Tanpa kemampuan memberdayakan masyarakat   lakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan
 (termasuk petani), maka eksistensi kantor pertanahan akan diper-  pendekatan rasionalistik. Sementara itu, langkah kerja operasional
 tanyakan  banyak  pihak.  Bukankah  negara  telah  diundang  untuk   yang  dilakukan  meliputi:  (1)  penetapan  subyek  penelitian,  (2)
 hadir  dalam  memberdayakan  masyarakat,  melalui  desakan   informan penelitian, (3) jenis data yang diperoleh, dan (4) teknik
 konstitusional, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) Undang-  analisis  data.  Sesuai  dengan  pemanfaatan  metode  penelitian
 Undang Dasar 1945. Hal inilah yang seharusnya mendorong Kantor   kualitatif rasionalistik yang telah dipilih, maka teknik analisis data

 Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk mengupayakan demarjinal-  yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yang meliputi: (1)
 isasi petani.  tahap  telaah  awal  seluruh  data,  (2)  tahap  reduksi  dan  abstraksi
 Demarjinalisasi petani dapat terlihat ketika: Pertama, Kantor   data,  (3)  tahap  penyusunan  abstraksi  data  dalam  satuan-satuan
 Pertanahan  Kabupaten  Wonogiri  memperlihatkan  cara-cara  yang   informasi  terkecil  yang  mengandung  makna  dan  dapat  berdiri
 telah  ditempuhnya  dalam  mengupayakan  demarjinalisasi  petani.   sendiri, (4) tahap pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil
 Kedua,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Wonogiri  berhasil  me-  dalam  kategori-kategori,  dan  (5)  tahap  penyusunan  pernyataan
 lakukan  kegiatan  yang  mampu  menjadi  pemicu  demarjinalisasi   proposisional  secara  logis  dari  masing-masing  kategori  (lihat

 petani.  Ketiga,  petani  merespon  kegiatan  Kantor  Pertanahan   Moleong, 2007:248-277).

 134                                                                         135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141