Page 133 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 133
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
mencegah proses pembatasan petani terhadap penguasaan dan demarjinal isasi petani di Kabupaten Wonogiri, peran ini antara lain
pemilikan alat produksi utama (tanah pertanian) dan lapangan dapat dimainkan oleh: (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri,
kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian, serta (4) proses (2) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, (3) pemerintah desa, (4)
perlawanan terhadap upaya yang menyebabkan petani menjadi gapoktan atau gabungan kelompok tani yang berada di tingkat desa,
kelompok yang tidak penting atau kelompok yang tidak mampu (5) kelompok tani yang berada di tingkat dusun, dan (6) petani yang
berperan. menjadi anggota kelompok tani.
Namun demikian ada fakta sosial yang tidak boleh dipungkiri, Kedua, pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang
bahwa bahwa para petani Kabupaten Wonogiri telah sejak lama dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, merupakan
melakukan perlawanan terhadap marjinalisasi petani, sehingga intervensi atas sistem sosio-legitimasi yang berlangsung di
mereka mampu bertahan hingga saat ini. Dengan demikian yang Kabupaten Wonogiri. Intervensi ini direspon oleh institusi sosial
dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang terkait, seperti: (1) Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang
adalah penguatan demarjinalisasi, melalui pemberdayaan masya- merespon dengan memberi persetujuan dan mendukung sertipikasi
rakat, yang wujudnya berupa PRONA dan reforma agraria atau hak atas tanah; (3) Pemerintah desa yang merespon dengan men-
kegiatan lainnya, sepanjang berkaitan dengan legalisasi aset (tanah) dukung dan membantu sertipikasi hak atas tanah; (4) Gapoktan
dan pemberian akses bagi petani agar mampu menggunakan dan dan kelompok tani yang merespon dengan membantu sertipikasi
memanfaatkan tanahnya. hak atas tanah; (5) Petani yang merespon dengan berpartisipasi
Dalam perspektif Teori Fungsional Struktural, demarjinalisasi sebagai peserta sertipikasi hak atas tanah.
petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pem- Selanjutnya, intervensi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri
berdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemahaman, atas sistem sosio-legitimasi, akan mempengaruhi sistem sosio-
sebagai berikut: Pertama, masyarakat memiliki suatu sistem sosial ekologi dan sistem sosio-ekonomi. Intervensi atas sistem sosio-
yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan legitimasi berupa pemberian pengakuan hukum atas pemilikan
dan saling menyatu dalam keseimbangan. Bagian-bagian atau tanah petani, yang pada akhirnya memberi kekuatan hukum pada
elemen-elemen sosial yang terkait dengan petani Kabupaten petani untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dengan
Wonogiri, antara lain: (1) sistem sosio-legitimasi yang berkaitan sebaik-baiknya. Hal ini mempengaruhi sistem sosio-ekologi, yang
dengan pengakuan pemilikan dan penguasaan tanah, (2) sistem ditandai oleh semangat dan kesungguhan petani dalam mengelola
sosio-ekologi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dan menggarap tanahnya secara ekologis, atau memperhatikan
tanah yang mampu melestarikan kemampuan lingkungan atau pelestarian kemampuan tanah. Perubahan pada sistem sosio-
konservasionis, dan (3) sistem sosio-ekonomi yang berkaitan legitimasi dan sosio-ekologi selanjutnya juga mempengaruhi sistem
dengan pendapatan petani yang diperoleh dari pemilikan, sosio-ekonomi, yang wujudnya berupa peningkatan pendapatan
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. petani.
Seluruh sistem yang terdiri dari sosio-legitimasi, sosio-ekologi, Ketiga, setiap bagian dalam sistem yang terkait dengan petani
dan sosio-ekonomi, sesungguhnya dapat berlangsung atas peran saling menjalankan fungsinya masing-masing, yang mengakibatkan
institusi sosial dan peran para anggotanya. Dalam konteks munculnya sifat fungsional masing-masing bagian dalam keter-
132 133
