Page 9 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 9
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
13 judul penelitian yang dilaksanakan. Melalui tema inilah, 8. Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
penelitian diarahkan untuk bisa menemukan sekaligus memahami (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
praktik-praktik penataan dan pengelolaan pertanahan yang telah dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten
dilakukan serta visi kesejahteraan yang muncul. Terminologi Magelang
‘mensejahterakan’ tentunya menjadi tema yang cukup menarik 9. Pemberian Hak Atas Tanah di Sekitar Sempadan Sungai
karena disini secara kritis akan terlihat sebenarnya sudut pandang Kalianyar
siapa yang dipakai untuk mendefinisikan konsep ‘kesejahteraan’ 10. Valuasi Ekonomi Opportunity Loss Penerimaan Negara Bukan
tersebut. Mensejahterakan atau menjadikan sejahtera tentunya Pajak (PNBP) Akibat Belum Dimanfaatkannya Peta ZNT di
diharapkan tidak sekedar menjadi cita-cita atau bahkan direduksi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
sebagai pencapaian dalam standar teknis dan formalitas semata,
namun seharusnya bisa secara mendalam melakukan pemahaman Hasil-hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa ‘upaya
bahwa mengenai wujud atau bentuk kesejahteraan itu secara riil. mensejahterakan masyarakat’ belum sepenuhnya menggambarkan
Buku ini merupakan kompilasi kedua dari hasil-hasil penelitian pencapaian yang menggembirakan. Problem pertanahan yang
strategis STPN yang sudah dirintis mulai tahun 2013 lalu. Dalam muncul, masih menunjukan bahwa tantangan penataan dan
buku ini terdapat 10 judul penelitian dari 13 judul penelitian pengelolaan pertanahan benar-benar membutuhkan solusi dan
strategis yang dilaksanakan oleh dosen/pengajar STPN pada tahun pemikiran yang strategis.
2014 yaitu: Penelitian mengenai ‘Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di
Pulau Lembeh’ dan ‘Penataan Pertanahan dalam Konteks Investasi
1. Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di Pulau Lembeh di Pulau Lembeh’ adalah dua penelitian yang secara khusus
2. Penataan Pertanahan Dalam Konteks Penanaman Investasi di menyoroti problem pertanahan yang terjadi di Pulau Lembeh yang
Pulau Lembeh berada di Provinsi Sulawesi Utara. Dua penelitian ini dilakukan
3. Persepsi Aktor Lokal Dalam Implementasi Kebijakan dengan menggunakan pendekatan hukum dan sosial untuk
Redistribusi Tanah menyoroti sejarah penguasaan tanah di Pulau Lembeh yang sampai
4. Demarjinalisasi Petani oleh Kantor Pertanahan Melalui saat ini dirasakan menjadi penghambat dari rencana pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kabupaten Wonogiri pulau ini sebagai zona investasi serta penataan pertanahan yang
Provinsi Jawa Tengah) harus dilakukan berkaitan dengan penyiapan masyarakat dalam
5. Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen merespon pembangunan di pulau ini. Ada sengkarut klaim
(Studi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) penguasaan yang menjadi pangkal dari kerumitan persoalan
6. Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah Di Kabupaten pertanahan di Pulau Lembeh. Dalam konteks inilah, peran serta
Kampar Provinsi Riau masyarakat dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat
7. Kajian Hukum Penyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi melalui kepastian hukum atas penguasaan tanah dalam jangka
Terlantar Ex. Tanah Obyek Landreform (Studi Kasus Putusan waktu lama harus diprioritaskan.
Pengadilan Negeri Jember Nomor 30/Pdt.G/2004/Pn.Jr)
8 9
