Page 14 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

lebih konkrit. Sebagai sebuah potret dan profil dari ragam persoalan
penataan dan pengelolaan pertanahan, pengembangan secara lebih
mendalam pada site-site riset yang berbeda sangat penting untuk
dilakukan. KEBIJAKAn PEnGELOLAAn PERtAnAHAn
DI PULAU LEMBEH
Selamat Membaca

Widhiana HP, Akur Nurasa, dan Wahyuni

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Negara
untuk dapat mensejahterakan rakyat melalui pengelolaan berbagai
kekayaan alam di Indonesia. Negara dengan Hak Menguasai Negara
(HMN) berwenang untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan sumber-sumber tersebut melalui pemberian ke-
wenangan pengawasan dan pengaturannya sehingga tiap-tiap
anggota masyarakat dari sabang sampai dengan merauke dapat
merasakan perlakuan dan perlindungan yang sama dalam bidang
pertanahan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
Pengelolaan pertanahan di wilayah Indonesia telah menjadi ke-
wenangan mutlak pemerintah yang didelegasikan kepada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Lembaga ini telah diberikan mandat oleh negara sebagai pengemban
amanat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besar ke-

makmuran rakyat. Kebijakan pertanahan yang diterapkan di
seluruh wilayah Indonesia adalah sama dan seragam dengan tanpa
mengabaikan potensi/ kekhususan karakteristik pertanahan yang
ada di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Hingga dapat dipastikan

12 13