Page 16 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

bahwa dengan menjunjung asas equality before the law , tiap-tiap telah mengalokasikannya untuk di redistribusikan kepada
1
bagian dari NKRI akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam masyarakat serta penggunaan lain yang disesuaikan dengan tata
pengelolaan pertanahan khususnya. ruang wilayah setempat. Hal ini dikukuhkan melalui Keputusan
Pulau Lembeh adalah sebuah pulau yang masuk dalam wilayah Menteri Dalam Negeri No SK.170/DJA/1984 tanggal 5 September
administrasi Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara. Secara 1984 yang menegaskan bahwa tanah Pulau Lembeh seluas 5.040
administratif pulau ini terbagi dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang
Lembeh Utara dan Lembeh Selatan. Pulau ini juga terkenal karena selanjutnya menjadi objek redistribusi dalam rangka pelaksanaan
menjadi alternatif utama lokasi diving selain Bunaken dengan Landreform dan untuk keperluan Instansi serta pembangunan
keindahan bawah laut yang luar biasa. Pulau ini sangat potensial, lainnya. Dalam SK Mendagri tersebut, peruntukan penggunaan

letaknya yang strategis di bibir Samudra Pasifik membuatnya Pulau Lembeh ditentukan sebagai berikut:
menjadi tujuan investasi di masa mendatang. Pulau ini menawarkan
keindahan alam laut yang menarik banyak wisatawan asing ke 1. Seluas 2.740 Ha. sebagai objek redistribusi dalam rangka
Sulawesi. Sehingga nilai investasi dari bidang pariwisata menjadi pelaksanaan Landreform yang selanjutnya dapat di-
unggulan yang menopang perekonomian masyarakat sekitar. redistribusi/diberikan Hak Milik kepada petani penggarap
Keindahan panorama alam Pulau Lembeh ternyata menyimpan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
potensi konflik pertanahan yang besar di wilayah Sulawesi Utara. Nomor 224 Tahun 1961, dan sisanya diperuntukkan bagi:

Permasalahan pertanahan di pulau ini sudah sangat terkenal karena 2. Daerah Hutan Lindung seluas 1.000 Ha
tidak kunjung terselesaikan. Entah apa yang menjadi penghambat- 3. Sarana Umum seluas 150 Ha
nya, namun permasalahan yang ada cenderung terkatung-katung 4. Pemukiman seluas 150 Ha
dan tak berujung sehingga membawa imbas terhadap program- 5. Penyediaan Tanah Kritis Pantai seluas 200 Ha
program pemerintah lainnya yang turut tersendat atas wilayah ini. 6. Untuk Keluarga Xaverius Dotulong seluas 300 Ha
Khususnya yang terkait dengan kepemilikan tanah di daerah 7. Perkembangan Kota Administratif Bitung seluas 500 Ha
tersebut. Dalam SK Mendagri tersebut juga menginstruksikan kepada
Persoalan pertanahan di Pulau Lembeh sudah ada sejak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara bersama-sama
bebarapa tahun silam. Dimulai dengan adanya klaim sepihak dari dengan Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi Sulawesi Utara,

sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai ahli waris Xaverius Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa, Walikota Administratif
Dotulong yang mengaku sebagai pemilik seluruh tanah di Pulau Bitung untuk:
Lembeh. Meskipun banyak fakta yang diajukan untuk memperkuat
kedudukan mereka sebagai bukti kepemilikan tanah, namun 1. Menetapkan Peta Lokasi Peruntukan Penggunaan Tanah Pulau
kenyataan pemerintah menyatakan bahwa tanah-tanah di Pulau Lembeh yang sebenarnya;
Lembeh sebagai tanah negara. Dan atas tanah negara ini, pemerintah 2. Memproses penyelesaiannya atas tanah sebagaimana dimaksud
di atas sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku serta
1 Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang:
Suryandaru Utama: Hal 35.

14 15