Page 21 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 21
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah dan kemudian (2) Tanah Kalakeran Negeri atau Desa
secara turun temurun masih berada di lokasi tersebut dan Tana’ kalakeran oem banoea (tanah kalakeran negeri atau
mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan dan desa) yang pada mulanya dirombak dan dikerjakan oleh
simbol-simbol berupa makam, patung, rumah adat, dan bahasa sesuatu negeri atau desa, misalnya untuk tanaman kopi;
daerah yang ada di Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, (3) Tanah Kalakeran Keluarga
untuk dapat disebut sebagai tanah adat maka ada seperangkat Tana’ oen taranak (tanah kalakeran keluarga) yang
fasilitas umum yang layaknya ada dalam sebuah kehidupan dirombak atau dibeli oleh seorang kepala keluarga (Dotu
komunitas adat. atau Datuk) dan sampai turun temurunnya belum pernah
1. Tanah Adat di Sulawesi Utara dibagi-bagi. 7
Status tanah di Kabupaten Minahasa didominasi oleh tanah Tanah kalakeran desa adalah tanah kalakeran yang dimiliki
milik adat atau lebih populer dengan istilah tanah pasini dan tanah desa diperuntukkan bagi kegiatan–kegiatan desa untuk
kalakeran. Diperkirakan luas tanah pasini dan kalakeran tersebut kepentingan masyarakat adat di desa tersebut. Sedangkan
mencapai 80% dari luas wilayah kabupaten Minahasa, yaitu sekitar tanah kalakeran keluarga atau famili adalah tanah dengan hak
335.136 ha dan sisanya kurang lebih 83.784 ha adalah tanah negara ulayat yang diberikan kepala suku pada seseorang karena ia
yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, ex hak barat (HGU) yang pertama kali membuka tanah tersebut untuk kemudian
dan sebagainya. 5 dapat diwariskan pada keturunannya. 8
Menurut L. Adam, tanah-tanah adat yang terdapat di Minahasa Terhadap tanah-tanah kalakeran tersebut, tidak dilakukan
antara lain: 6 pendaftaran haknya secara kadastral tetapi hanya didaftar pada
daftar tanah yang ada di desa (negeri). Demikian pula ada tanah
a. Tanah Kalakeran
yang terdaftar yang menjadi milik walak, hak tersebut disebut
Ada beberapa macam tanah Kalakeran, yaitu:
Tanah Hak Adat.
(1) Tanah Kalakeran Distrik
Tana’ kalakeran oem balak (tanah kalakeran pakasaan b. Tanah Pasini
atau distrik) yang contohnya terdapat di Wenang (sekarang Tanah Pasini yang dalam masyarakat di Kabupaten Minahasa
Manado), tanah kalakeran distrik Tomohon, Langowan, dikenal sebagai hak perorangan atas tanah, pada mulanya
Kakas, Tondano dan lain-lain; kepemilikan tanah adalah secara bersama, jadi merupakan
tanah kalakeran yang diberikan kepada tiap-tiap awu (keluarga)
untuk menjadi tanggung jawabnya. Jika hal ini terjadi maka
berakhirlah kedudukan tanah kalakeran sebagai milik bersama
7 Sri Rahayu Soeripto, Penggunaan Tanah Adat untuk Kepentingan Pembangunan di
5 Kumaunang, Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Universitas
Daerah Sulawesi Utara, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 72 Diponegoro, Semarang, 2007, hal 29.
6 L. Adam, Adat Istiadat Suku Minahasa, Bharatara, Jakarta, 1982, hal. 65 8 L . Adam, Op.cit, hal. 60
20 21
