Page 26 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 26
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
dari tanah eigendom lainnya, ialah adanya hak-hak kenegaraan, Selain tanah partikelir maka bagi tanah-tanah eigendom yang
sebagai misalnya hak untuk mengangkat/memberhentikan kepala- luasnya dari 10 bouw perlu diperlakukan juga sebagai tanah
kepala kampung/desa/umum yang diberi kekuasaan dan kewajiban partikelir, sehingga dapat dihapuskan menurut ketentuan-
kepolisian, hak menuntut kerja paksa (rodi) atau uang pengganti ketentuan dalam Undang undang nomor 1 tahun 1958. Dengan
rodi dari penduduk yang berdiam di tanah-tanah itu dan untuk demikian, maka pemilik-pemilik tanah eigendom yang luas
mengadakan pungutan-pungutan, baik berupa uang maupun hasil walaupun bukan katagori tanah pertikelir dengan alasan tidak
tanah, dari penduduk yang mempunyai “hak usaha”. Hak demikian adanya hak-hak pertuanan, juga terkena oleh Undang-undang
itu dahulu disebut “landheerlijke rechten” dan didalam undang- Nomor 1 Tahun 1958. Pertimbangan-pertimbangan itulah pula,
undang ini disebut “hak-hak pertuanan”. Di dalam ketatanegaraan yang mendorong Pemerintah Belanda untuk secara insidentil
yang modern hak-hak pertuanan itu tidak dibenarkan, dan mengadakan pembelian kembali dan mencantumkan dalam ayat (1)
seharusnya hanya ada pada pemerintah (Negara). Hak-hak Pasal 62 Regeringsreglement (S.1855 – 2) larangan bagi para
pertuanan itu ada yang sudah diatur dengan peraturan undang- Gubernur Jenderal untuk menjual tanah-tanah yang luas kepada
undang misalnya yang mengenai tanah-tanah partikelir di sebelah perseorangan.
Barat Cimanuk dengan ordonansi tanggal 3 Agustus 1912 (S. 1912 Demikian juga mengenai tanah-tanah partikelir di Sulawesi ada
– 422). Di tanah-tanah partikelir lainnya, hak-hak itu didasarkan berapa ketentuan dalam Bijblad 3909. Mengenai tanah-tanah
pada adat setempat. Lembaga tanah partikelir yang memberikan lainnya, yaitu yang terletak di sebelah Timur Cimanuk, tidak ada
hak-hak istimewa kepada pemiliknya (“tuan-tuan tanah”) peraturan umumnya karena keadaannya berbeda dengan tanah-
sebagaimana yang diuraikan diatas itu, seakan-akan menimbulkan tanah partikelir disebelah Barat Cimanuk dan kondisi masing-
negara-negara kecil di dalam negara kita sebagai negara modern. masing pun berbeda satu dengan yang lain. Demikianlah maka di
Apalagi tanah-tanah partikelir itu ternyata selalu merupakan tanah-tanah partikelir tersebut hingga segala sesuatunya masih
sumber kesulitan, kegaduhan dan sumber konflik, sebagai akibat diatur menurut adat setempat.
kurangnya perhatian tuan-tuan tanah terhadap penduduk. Keadaan Walaupun sejak tahun 1810 telah terjadi pembelian kembali,
penghidupan penduduk yang menyedihkan itu disebabkan, karena dan sejak tahun 1855 sebagaimana tersebut diatas telah ada
dalam segala hal tuan-tuan tanah itu selalu berada dalam kedudukan peraturan yang melarang timbulnya tanah-tanah partikelir baru,
yang lebih kuat. akan tetapi barulah sejak 1910, atas desakan baik dari kalangan-
Sikap tuan-tuan tanah dalam menggunakan hak-hak dan kalangan diluar maupun di dalam Parlemen Belanda, dilaksanakan
tanahnya yang menyebabkan terhambatnya kemajuan penduduk, usaha pengembalian itu secara teratur. Berangsur-angsur telah
jelas tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bertentangan banyak tanah-tanah partikelir yang dapat dibeli kembali;
dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh diantaranya tahun 1912 dan 1931 saja ada tanah seluas 456.709
masyarakat dan Negara. Atas dasar hal-hal diatas itu maka sudah hektar. Berhubung dengan adanya penghematan, diantara 1931 dan
seharusnya, demi untuk kepentingan umum tanah-tanah partikelir; 1936 tidak diadakan pembelian lagi.
yang pada saat itu sebagian besar berada di Jawa Barat, Jawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan kemudian
Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi segera dihapuskan. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja
24 25
