Page 23 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 23
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
menjadi bagian-bagian milik perorangan atau dikenal dengan sehingga jika tanah adat tersebut masih dalam wujud tanah
hak tanah Pasini. 9 kalakeran (tanah milik adat bersama) maka sulit untuk dilakukan
konversinya. Masih banyak tanah milik adat baik tanah kalakeran
Ketentuan hukum formal yang berlaku di Indonesia melalui maupun tanah pasini yang belum terdaftar di register desa sehingga
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria hal ini menyulitkan dalam pembuktian alas hak. Dalam Peraturan
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga mengakui, menghormati, Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendaftaran
dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian
bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam. Hal ini berarti Bangunan Yang Ada di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya,
atas tanah adat, akan diakui keberadaannya sepanjang masih ada terdapat keharusan Pendaftaran Hak Atas Tanah kepunyaan
dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara Indonesia. bersama, tapi pada kenyataannya peraturan ini tidak pernah
Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dilaksanakan. Akibatnya sampai saat ini data yang pasti tentang
10
Pokok-pokok Agraria, atas tanah-tanah hak adat berlaku ketentuan obyek dan luas tanah kalakeran belum ada.
konversi. Menurut Pasal II ayat (1) Bagian Kedua Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA, dinyatakan bahwa: 2. Tanah Partikelir
Tanah partikelir adalah tanah-tanah eigendom yang mempunyai
“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau
mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang sifat dan corak istimewa. Yaitu adanya hak-hak pertuanan pada
disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai pemiliknya yang bersifat kenegaraan. Selain istimewa dan
berlakunya undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, mempunyai hak pertuanan, tanah partikelir dapat dibedakan: 11
yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand
Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas a) Tanah partikelir yang diduduki oleh orang-orang timur asing
bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga disebut tanah-tanah Tionghoa;
yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai b) Tanah partikelir yang diduduki oleh rakyat asli disebut tanah-
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam
Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi tanah usaha;
syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21”. c) Tanah partikelir yang dikuasai oleh tuan tanah yang disebut
tanah kongsi.
Dari ketentuan ini jelas kiranya, bahwa tanah-tanah tersebut
akan tetap ada dan dapat dikonversi menjadi hak milik. Tanah- Pada awal mulanya (sebelum diadakan pengambilan tanah-
tanah Kalakeran Keluarga yang subyeknya memenuhi syarat untuk tanah itu kepada negara) luasnya sampai sejumlah 1.150.000 ha,
mempunyai Hak Milik maka dapat dikonversi menjadi Hak Milik. terutama terletak di Jawa Barat. Yang membedakan tanah partikelir
Pada umumnya tanah adat Minahasa yang dikonversi sesuai
hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 10 Tjitra D.P. Lukum, Pemanfaatan Tanah Kalakeran Famili/Keluarga Dalam
1960 merupakan tanah pasini (tanah milik adat perorangan) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Taraitak Kecamatan Langowan
Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Diponegoro, Semarang,
2003, hal. 89
9 Ibid, hal. 32-33 11 Ibid. Hal 20.
22 23
