Page 30 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

pada umumnya sudah diduduki rakyat, tetapi karena sesuatu mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Selain menjadi
hal hingga sekarang belum/tidak dibagikan dengan hak milik sesuatu yang bersifat sepihak, pernyataan klaim menjadi tanah
kepada rakyat. Agar redistribusi tanah bekas tanah partikelir negara ini berakibat jatuhnya sebagian besar tanah milik bangsa
dan tanah bekas hak erfpacht/guna usaha ini dapat berjalan Indonesia yang memang sebagian besar tidak memiliki sertifikat/
dengan tertib dan lancar, maka bagi tanah partikelir yang bukti kepemilikan kepada pemerintah Belanda. Maria SW
terkena Undang-undang No. 1/1958 dan belum diberikan ganti- Sumardjono dalam Julius Sembiring menjelaskan bahwa ruang
ruginya kepada bekas pemiliknya, segera diajukan usul/bahan- lingkup dari tanah negara meliputi :
13
bahan penyelesaian ganti-ruginya kepada Menteri Agraria:
1. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
a. Terhadap yang sudah dikeluarkan surat keputusan 2. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak
pemberian ganti-ruginya, segera ditentukan batas- diperpanjang lagi;
batasnya, bagian-bagian mana yang dikembalikan kepada 3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa
bekas pemilik sebagai ganti-rugi sehingga jelas mana yang ahli waris;
dapat segera diredistribusikan. 4. Tanah-tanah yang ditelantarkan;

b. Terhadap bekas tanah erfpacht, panitia Landreform Daerah 5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai
tingkat II perlu mengajukan usul dengan disertai keterangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
lengkap kepada Menteri agraria untuk ditegaskan baik satu 6. Tanah timbul dan tanah reklamasi;
persatu maupun satu kelompok bekas tanah erfpacht 7. Kelompok tanah negara sebagai hasil nasionalisasi sesuai UU
bersama-sama. No. 86 Tahun 1958, UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan
Tanah Partikelir, PP No. 8 Tahun 1953, Perpu No. 3 Tahun
3. Tanah Negara
1960, Penpres No. 5 Tahun 1965, dan Penpres No. 6 Tahun
UUPA dan undang-undang lainnya tidak mengatur tentang 1964.

tanah negara secara tegas. UUPA menggunakan istilah “tanah yang
dikuasai langsung oleh negara”. Istilah tanah negara yang populer Salah satu tujuan besar negara Indonesia adalah untuk
saat ini berasal dari peninggalan pemerintah jajahan Hindia Belanda memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sebagaimana terpatri
yang menganggap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi pedoman bagi
dengan surat menjadi tanah milik “Pemerintah Belanda”, sehingga pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian dan
pemerintahannya. Program yang digagas dalam rangka kebijakan
12
pada waktu itu semua tanah menjadi tanah negara. Keputusan
pertanahan yang berkeadilan adalah mewujudkan Reforma Agraria
pemerintah ini tertuang dalam sebuah peraturan yang diberi nama
(RA). RA dimaknai sebagai penataan kembali struktur pemilikan,
Keputusan Agraria atau “Agrarische Besluit”. Pernyataan keputusan
penguasaan, dan penggunaan tanah/ wilayah demi kepentingan
ini kita kenal dengan istilah domein verklaring yang mulai populer
di tahun 1870. Meskipun begitu, pernyataan domein verklaring ini

12 Julius Sembiring. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press. Hal:20. 13 Ibid. Hal 16.

28 29