Page 12 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 12

PPPM - STPN Yogyakarta              Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

 Penelitian selanjutnya mengenai “Persepsi Aktor Lokal Dalam   melalui jalur mediasi maupun jalur administratif, perlu dilakukan
 Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah” dan “Demarjinalisasi   upaya-upaya preventif yang dalam hal ini dilakukan dengan pem-
 Petani oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat”   benahan administrasi pertanahan dengan baik.
 merupakan  dua  penelitian  yang  secara  khusus  menyoroti  tema   Dua  penelitian  berikutnya  adalah  mengenai  “Penetapan  Bea
 kesejahteraan  melalui  kebijakan  reforma  agraria.  Penelitian   Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan
 mengenai  persepsi  aktor  lokal  dalam  kebijakan  redistribusi  di   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Dampaknya Terhadap
 Kabupaten  Cilacap  menunjukan  bahwa  ketika  mencermati  aktor,   Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magelang” serta “Pemberian Hak
 maka  serangkaian  kepentingan  dari  aktor  tersebut  merupakan   Atas Tanah di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar”. Dua penelitian
 bagian  penting  yang  juga  harus  dipahami.  Dalam  konteks   ini menyoroti implementasi kebijakan pada kantor pertanahan di

 pelaksanaan  redistribusi  tanah  menunjukan  adanya  kesenjangan   daerah.  Kebijakan  baru  yang  dikhawatirkan  akan  membutuhkan
 bukan dalam sisi kuantitas, namun dari sisi kualitasnya yaitu belum   penyesuaian  dan  menimbulkan  kendala-kendala  yang  signifikan
 sesuai  dengan  tujuan  reforma  agraria.  Upaya  untuk  mencapai   pada  pelayanan  pertanahan  ternyata  tidak  terjadi.  dalam  kedua
 kesejahteraan melalui implementasi kebijakan reforma agraria juga   penelitian  ini,  koordinasi  dan  sinergi  antara  kantor  pertanahan
 menjadi sorotan dalam penelitian mengenai ‘Demarjinalisasi Petani   dengan  dinas/instansi  yang  lain  menjadi  salah  satu  kunci  untuk
 Melalui Pemberdayaan Masyarakat” yang dilakukan di Wonogiri.   bisa mewujudkan sebuah implementasi kebijakan yang ideal.
 Reforma  agraria  diupayakan  sebagai  salah  satu  solusi  untuk   Penelitian  terakhir  mengenai  “Valuasi  Ekonomi  Opportunity

 menguat kan  petani.  Dalam  hal  inilah  demarjinalisasi  petani   Loss  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  Akibat  Belum
 merupakan fungsi penting yang dapat diperankan oleh kantor per-  Dimanfaatkannya  Peta  ZNT  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten
 tanahan melalui optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.  Kediri Propinsi Jawa Timur” berupaya menyoroti mengenai potensi
 Penelitian  mengenai  ‘Konflik  Pertanahan  Dalam  Rencana   risiko  yang  ditimbulkan  akibat  belum  digunakannya  peta  ZNT
 Pendirian  Pabrik  Semen’  di  Jawa  Tengah  adalah  penelitian  yang   sebagai  data  dasar  dalam  pengenaan  PNBP  untuk  layanan  pen-
 secara khusus menunjukan bahwa implementasi sebuah kebijakan   daftaran peralihan hak atas tanah. Dalam hal inilah perlu dilakukan
 sangat rentan menimbulkan gesekan atau benturan karena adanya   pengkajian income potential loss selain PNBP seperti Bea Perolehan
 perbedaan  persepsi  dan  kepentingan.  Dalam  hal  inilah  sudah   Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan
 seharusnya kebijakan pembangunan diupayakan bersinergi dengan   (PBB), dan Pajak Peningkatan Hasil (PPH). Formula penghitungan

 kebutuhan  masyarakat  karena  pembangunan  merupakan  upaya   ‘income potential loss’ PNBP layanan pendaftaran tanah peralihan
 mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan   hak atas tanah dan layanan informasi nilai tanah perlu dikembangkan
 kesejahteraan masyarakat.   untuk menghasilkan instrumen analisis yang lebih baik.
 Penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian  mengenai  ‘Tumpang   Demikianlah  hasil-hasil  penelitian  PPPM  STPN  Tahun  2014.
 Tindih Pemilikan Tanah Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau’ serta   Hasil-hasil penelitian ini meskipun secara khusus diarahkan untuk
 ‘Penyelesaian  Tanah  Hak  Milik  Terindikasi  Terlantar  Ex.  Tanah   bisa memberikan perspektif baru dan menjadi pendalaman kajian
 Obyek Landreform’. Kedua penelitian ini secara khusus menyoroti   untuk  pengembangan  bahan-bahan  pengajaran,  diharapkan  juga

 penyelesaian sengketa atas tanah. Selain upaya-upaya solutif baik   hasil penelitian ini bisa ditindaklanjuti dalam skema kegiatan yang

 10                                                                            11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17