Page 11 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 11

PPPM - STPN Yogyakarta                                                                                             Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

                Penelitian selanjutnya mengenai “Persepsi Aktor Lokal Dalam                               melalui jalur mediasi maupun jalur administratif, perlu dilakukan
            Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah” dan “Demarjinalisasi                               upaya-upaya preventif yang dalam hal ini dilakukan dengan pem-
            Petani oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat”                                benahan administrasi pertanahan dengan baik.
            merupakan  dua  penelitian  yang  secara  khusus  menyoroti  tema                                 Dua  penelitian  berikutnya  adalah  mengenai  “Penetapan  Bea
            kesejahteraan  melalui  kebijakan  reforma  agraria.  Penelitian                              Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan
            mengenai  persepsi  aktor  lokal  dalam  kebijakan  redistribusi  di                          Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Dampaknya Terhadap
            Kabupaten  Cilacap  menunjukan  bahwa  ketika  mencermati  aktor,                             Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magelang” serta “Pemberian Hak
            maka  serangkaian  kepentingan  dari  aktor  tersebut  merupakan                              Atas Tanah di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar”. Dua penelitian
            bagian  penting  yang  juga  harus  dipahami.  Dalam  konteks                                 ini menyoroti implementasi kebijakan pada kantor pertanahan di

            pelaksanaan  redistribusi  tanah  menunjukan  adanya  kesenjangan                             daerah.  Kebijakan  baru  yang  dikhawatirkan  akan  membutuhkan
            bukan dalam sisi kuantitas, namun dari sisi kualitasnya yaitu belum                           penyesuaian  dan  menimbulkan  kendala-kendala  yang  signifikan
            sesuai  dengan  tujuan  reforma  agraria.  Upaya  untuk  mencapai                             pada  pelayanan  pertanahan  ternyata  tidak  terjadi.  dalam  kedua
            kesejahteraan melalui implementasi kebijakan reforma agraria juga                             penelitian  ini,  koordinasi  dan  sinergi  antara  kantor  pertanahan
            menjadi sorotan dalam penelitian mengenai ‘Demarjinalisasi Petani                             dengan  dinas/instansi  yang  lain  menjadi  salah  satu  kunci  untuk
            Melalui Pemberdayaan Masyarakat” yang dilakukan di Wonogiri.                                  bisa mewujudkan sebuah implementasi kebijakan yang ideal.
            Reforma  agraria  diupayakan  sebagai  salah  satu  solusi  untuk                                 Penelitian  terakhir  mengenai  “Valuasi  Ekonomi  Opportunity

            menguat kan  petani.  Dalam  hal  inilah  demarjinalisasi  petani                             Loss  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  Akibat  Belum
            merupakan fungsi penting yang dapat diperankan oleh kantor per-                               Dimanfaatkannya  Peta  ZNT  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten
            tanahan melalui optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.                                Kediri Propinsi Jawa Timur” berupaya menyoroti mengenai potensi
                Penelitian  mengenai  ‘Konflik  Pertanahan  Dalam  Rencana                                risiko  yang  ditimbulkan  akibat  belum  digunakannya  peta  ZNT
            Pendirian  Pabrik  Semen’  di  Jawa  Tengah  adalah  penelitian  yang                         sebagai  data  dasar  dalam  pengenaan  PNBP  untuk  layanan  pen-
            secara khusus menunjukan bahwa implementasi sebuah kebijakan                                  daftaran peralihan hak atas tanah. Dalam hal inilah perlu dilakukan
            sangat rentan menimbulkan gesekan atau benturan karena adanya                                 pengkajian income potential loss selain PNBP seperti Bea Perolehan
            perbedaan  persepsi  dan  kepentingan.  Dalam  hal  inilah  sudah                             Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan
            seharusnya kebijakan pembangunan diupayakan bersinergi dengan                                 (PBB), dan Pajak Peningkatan Hasil (PPH). Formula penghitungan

            kebutuhan  masyarakat  karena  pembangunan  merupakan  upaya                                  ‘income potential loss’ PNBP layanan pendaftaran tanah peralihan
            mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan                                     hak atas tanah dan layanan informasi nilai tanah perlu dikembangkan
            kesejahteraan masyarakat.                                                                     untuk menghasilkan instrumen analisis yang lebih baik.
                Penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian  mengenai  ‘Tumpang                               Demikianlah  hasil-hasil  penelitian  PPPM  STPN  Tahun  2014.
            Tindih Pemilikan Tanah Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau’ serta                               Hasil-hasil penelitian ini meskipun secara khusus diarahkan untuk
            ‘Penyelesaian  Tanah  Hak  Milik  Terindikasi  Terlantar  Ex.  Tanah                          bisa memberikan perspektif baru dan menjadi pendalaman kajian
            Obyek Landreform’. Kedua penelitian ini secara khusus menyoroti                               untuk  pengembangan  bahan-bahan  pengajaran,  diharapkan  juga

            penyelesaian sengketa atas tanah. Selain upaya-upaya solutif baik                             hasil penelitian ini bisa ditindaklanjuti dalam skema kegiatan yang

            10                                                                                                                                                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16