Page 21 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 21

fasilitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan atas tanah sebagai
            salah satu modal dasar. Hampir tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak
            memerlukan tanah, sehingga tanah memegang peran penting, bahkan berhasil
            dan tidaknya pembagunan fisik, sangat ditentukan oleh ketersediaan tanah.
            Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini, sesuai
            dengan cita-cita bangsa Indonesia pada saat memerdekakan diri pada tanggal
            17 Agustus 1945 dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai,
            memeras, dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alamnya
            yang menjadi hak bangsa Indonesia.

                Cita-cita bangsa Indonesia melalui kemerdekaannya adalah kebebasan
            untuk hidup mandiri, membangun masyarakat adil dan makmur di atas tanah
            tumpah darah bangsa Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam
            dan kebinekaan masyarakatnya. Secara nyata, cita-cita bangsa Indonesia dapat
            dibaca dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, khususnya pada Alinea ke-IV,
            rumusannya sebagai berikut:
                “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
                Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan
                seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
                umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
                ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
                keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia
                dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
                terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
                berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan  Yang
                Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
                dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
                Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
                sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

                Apabila disimak secara teliti Alinea IV di atas, terkandung cita-cita mulia
            pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu “masyarakat adil
            dan makmur”. Sumario Waluyo menyatakan bahwa “idaman masyarakat adil
            dan makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok
            sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan
            dua pasangan kata yang tidak terlepaskan dalam falsafah masyarakat dan



                                            4
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26