Page 26 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

besarnya bagi kepentingan umum. Adapun manfaat praktis yang diharapkan
adalah buku ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.

Penulis menyadari bahwa telah terdapat beberapa penelitian dengan
tema sejenis. di antaranya adalah disertasi karya Ronald Zelfianus Titahelu,
berjudul “Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah
Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik
tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia” pada tahun 1993.
Disertasi ini mengkaji pertama dalam upaya untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat melalui penggunaan tanah, dalil-dalil kepentingan
umum dan tanah memiliki fungsi sosial senantiasa mengedepankan bersama-
sama. Permasalahannya adalah bagaimana hubungan antara sila keadilan sosial
dalam Pancasila dengan kepentingan umum dan fungsi sosial. Kedua, dalam
hubungan dengan asas negara menguasai tanah, wewenang negara untuk
menetapkan adanya penggunaan tanah untuk kepentingan umum sehingga
tanah harus dilepaskan oleh pemilik atau pengguna tanah sebelumnya,
merupakan tindakan yang harus dilakukan. Permasalahan yang dikemukakan
adalah bagaimana hubungan antara wewenang negara tersebut dengan asas-
asas keadilan sosial dalam Pancasila? Fokus berbeda dengan yang dilakukan
oleh penelitian ini.
Lalu ada disertasi Ferry Aries Suranta, pada Program Pascasarjana
Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2011 yang berjudul “Penyelesaian
Sengketa Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya
Alam Pertambangan di Indonesia”. Masalah pokok yang diangkat sebagai
isu hukum dalam penelitian desertasi ini adalah penggunaan tanah ulayat
oleh pemerintah atau investor asing/lokal semasa Orde Baru sampai Orde
Reformasi lebih mengutamakan pembangunan ekonomi secara fisik, akhirnya
timbul ketidakadilan dan ketidakpastian hukum pada masyarakat adat yang
mempunyai hak ulayat atas tanah dapat menimbulkan konflik horizontal
dalam proses pembangunan nasional.

Disertasi Octovianus Lawalata pada Program Doktor Program Studi
Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2017 berjudul

9