Page 23 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

tuntutan tersebut, tidak jarang bahwa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh
subyek hukum sebagai hak privat terkena program pemenuhan peruntukan
dan penggunaan BARAKA tersebut. Maka melalui peraturan perundangan
yang dibuat oleh pemerintah, pengambilalihan hak privat tersebut dilaksanakan
dengan alasan untuk kepentingan umum. Ada tiga cara yang dapat dilakukan
oleh negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu pertama, melalui
jual beli, tukar-menukar, dan lain-lain; kedua, dilakukan melalui lembaga
pengadaan tanah; dan ketiga, dilakukan melalui lembaga pencabutan hak atas
tanah.

Kegiatan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, akan tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari pihak perusahaan
swasta maupun masyarakat pada umumnya. Untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan tidak dapat dilepaspisahkan dari kebutuhan akan tanah sebagai
wadah kegiatannya. Khusus untuk memenuhi kebutuhan akan tanah bagi
pemerintah maupun perusahaan swasta, kecil kemungkinannya menggunakan
tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara dikarenakan persediaan tanah
yang terbatas. Sebagai jalan keluarnya adalah menggunakan tanah-tanah hak
dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah.
Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti kerugian
kepada yang berhak atas tanah dikenal dengan istilah pengadaan tanah.
Menurut kepentingannya, pengadaan tanah dilakukan untuk kepenitngan
pemerintah atau instansi pemerintah dan pengadaan tanah untuk kepentingan
perusahaan swasta.Pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah dilakukan
dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur,
sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta maupun
Badan Usaha Milik Negara dilakukan langsung oleh perusahaan swasta
tersebut tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah atau instansi
pemerintah lebih dikenal dengan istilah pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

6