Page 25 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan telah mengatur kriteria
tersebut. Tanpa adanya kriteria yang jelas mengenai kepentingan umum, akan
dapat menimbulkan berbagai penafsiran untuk, mengisi kriteria tersebut. Jika
hal ini dilakukan, tidak mustahil bahwa setiap kegiatan dapat dinaungi dengan
dalih untuk kepentingan umum. Lebih jauh lagi akan menjadikan pemegang
hak atas tanah sebagai korbannya.

Kesempatan berinvestasi yang terbuka luas di Indonesia, termasuk di
Maluku memberikan kemungkinan adanya pengambilalihan hak-hak MHA
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk pembangunan
dan investasi dengan dalih kepentingan umum. Banyak kasus yang timbul
antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dengan MHA terkait
dengan pelaksanaan pembangunan dan investasi di atas tanah yang merupakan
hak milik MHA. Kasus-kasus yang terjadi seperti di Kabupaten Seram Bagian
Barat (Negeri Tanahnahu), Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya
dalam pengadaan tanah untuk pertambangan emas. Selain itu juga rencana
pelaksanaan blok Masela pada waktunya juga tidak menutup kemungkinan
adanya konflik kepentingan dengan MHA.

B. Isu Utama yang Didalami

Buku ini mendalami beberapa isu utama (1) Tinjauan filosofis perlindungan
hak atas tanah masyarakat hukum adat; (2) Gambaran mengenai eksistensi hak
atas tanah masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan
umum; (3) Implementasi Perindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Penulis berharap dengan isu utama yang didalami tersebut buku ini
dapat memberi manfaat secara teoretis dan praktis. Manfaat teoretis penelitian
ini adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum
administrasi negara terkait dengan tanggung jawab negara terhadap
perlindungan kepada seluruh masyarakat. Negara bertanggungjawab untuk
melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kesatuan
masyarakat (termasuk di dalamnya kesatuan Masyarakat Hukum Adat)
sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

8