Page 28 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

BAB II

NEGARA HUKUM, MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
PENGADAAN TANAH

A. Tinjauan Teori tentang Negara Hukum

Prinsip negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan dari dua istilah
yakni rechtstaat dan the rule of law. Burkens, et.al., mengemu kakan pengertian
1
Rechtsstaat secara sederhana seperti yang dikutip A. Hamid S. Attamimi,
yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara
dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan
di bawah kekuasaan hukum. Dalam Rechtsstaat, ikatan antara negara dan
2
hukum tidaklah berlangsung dalam ikatan yang lepas atau pun bersifat
kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki. Pandangan tersebut, mengandung
arti bahwa kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara bersumber pada
hukum dan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan suatu negara harus berdasarkan kekuasaan.
Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, et.al.,
seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon , adalah:
3
1. Asas legalitas; setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar
peraturan perundang-undangan (wetterlijke grondslag). Dengan landasan
ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan
tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hal ini pembentuk undang-
undang merupakan bagian penting negara hukum;

2. Pembagian kekuasaan; syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan
negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;

1 Azhary, Negara Hukum Indonesia, 1995, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 30.
2 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 1992, Hal. 8.
3 Philipus M. Hadjon, Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia, Makalah, 1994, h. 4.