Page 32 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Terhadap pandangan yang diketengahkan E.C.S. Wade dan Godfrey
11
Philips, oleh Joseph Raz, mengemukakan beberapa asas tambahan sebagai
berikut:

1. Semua undang-undang harus prospektif, terbuka dan jelas
2. Undang-undang harus relatif stabil.

3. Pembuatan undang-undang tertentu harus dipedomani oleh aturan-
aturan terbuka, stabil, jelas, dan umum.
4. Kemerdekaan peradilan harus dijamin.
5. Pengadilan-pengadilan harus memiliki kekuasaan peninjauan terhadap
implementasi prinsip-prinsip tersebut.

6. Pengadilan-pengadilan harus dengan mudah dapat dicapai.
7. Diskresi dari petugas-petugas pencegahan kejahatan janganlah diizinkan
untuk merintangi hukum.

Berkaitan dengan konsep negara hukum, baik konsep rechtsstaat
maupun the rule of law, terdapat hal-hal yang intinya sama, yang mengandung
asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan
kehakiman yang merdeka. Kesemuanya ini bertujuan untuk mengendalikan
negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani
atau penyalahgunaan kekuasaan. 12
13
Dalam hubungan dengan konsep negara hukum, maka H. R. Lunshof,
mengemukakan unsur negara hukum abad ke-20, yaitu:
1. pemisahan antara pembentuk undang-undang, pelaksasana undang-
undang, dan peradilan;

2. penyusunan undang-undang secara demokratis;
3. asas legalitas; serta
4. pengakuan terhadap hak asasi.

11 Joseph Raz, The Rule of Law and its Virture, dalam Agussalim Andi Gadjong, Ibid.
h. 25
12 Agussalim Andi Gadjong, Ibid, h. 26
13 H.R. Lunshof, Welzijn, Wet, Wetgever, dalam Agussalim Andi Gadjong, Ibid, h.31

15