Page 34 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pertama,
ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan
dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua,
ditentukan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian
rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang
dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila.
Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dengan adanya negara hukum
Pancasila, maka terwujudlah perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga
negara, yang mana pengakuan yang berkaitan dengan perlindungan dalam
hukum sebagai suatu pelaksanaan hak asasi manusia yang dapat dipertanggung
jawabkan dan tidak diskriminatif.
Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah
dengan warga Negara tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah
dalam melakukan suatu tindakan hukum tersebut. Pemerintah mempunyai
dua kedudukan yaitu pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik
(publiek recht person, public legal entility) dan pemerintah sebagai pejabat dari
jabatan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam
kapasitasnya sebagai badan hukum, tindakan itu diatur dan tunduk pada
administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun tindakan
hukum publik dapat menjadi peluang munculnya suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum dan dapat melanggar hak-hak dari subyek
hukum warga negara.

Dalam negara hukum kekuasaan negara dan politik tidaklah absolut,
karena adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan
negara dan politik tersebut. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menghindari
timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Oleh karena itu dalam
suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang penting, serta
berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya
istilah pemerintah di bawah hukum (goverment under the law). Adapun
18
beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut negara hukum antara lain

18 Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama,
Bandung, hlm.2

17