Page 35 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Rechtstaat (Belanda), Rule of Law (Inggris), Etat de Droit (Prancis), dan Stato
di Doritto (Italia). 19

Ajaran kedaulatan hukum menempatkan hukum pada kedudukan
tertinggi. Dengan demikian, negara melalui pemerintahan di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah untuk dapat mewujudkan ketertiban masyarakat
memerlukan adanya suatu sistem pengendalian masyarakat, yang salah satu
upayanya adalah melalui hukum. Plato menyatakan konsep negara hukum
20
adalah sebuah negara haruslah berdasarkan peraturan yang dibuat rakyat.
Dalam sejarah ketatanegaraan selanjutnya dikenal negara hukum dalam arti
sempit sebagai ajaran Immanuel Kant yang memandang negara sebagai alat
perlindungan hak asasi dan pemisahan kekuasaan. 21
Indonesia menganut konsep negara hukum yang secara konstitusional
diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945. Munir Fuady
berdasarkan sejarah munculnya konsep negara hukum berpandangan bahwa
negara hukum merupakan suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan
hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi,
dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun
yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap
orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda
diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional. Lebih lanjut
beliau menyatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah
dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah
tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan
karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya
secara demokratis. 22

Unsur-unsur Rechtstaat menurut Frederich Julius Stahl terdiri atas 4
(empat) unsur pokok, yaitu: 23

19 Ibid.
20 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya,
Remadja Karya, Bandung, hlm. 11.
21 I Made Subawa dkk, 2005, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945,
Wawasan, Denpasar, hlm.56
22 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 3.
23 Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 8-9.

18