Page 31 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Pandangan A.V. Dicey di atas dikembangkan oleh E.C.S. Wade dan
Godfrey Philips dengan mengetengahkan 3 (tiga) konsep yang berkaitan
8
dengan the rule of law sebagai berikut:

a. rule of law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat
daripada anarki; dalam pandangan ini, the rule of law merupakan suatu
pandangan filosofis terhadap masyarakat yang dalam tradisi Barat
berkenaan dengan konsep demokrasi;
b. the rule of law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan
harus dilaksanakan sesuai dengan hukum;

c. the rule of law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus
dirinci dalam peraturan perundang-undangan.
E.C.S. Wade dan Godfrey Philips mengidentifikasi 5 (lima) aspek the
rule of law sebagai berikut:

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum.
2. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi
kekuasaan diskresi.
3. Sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan
oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif

4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara.
5. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan
menurut undang-undang. 9

Pandangan E.C.S. Wade dan Godfrey Philips dalam the rule of law
adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Diskresi bukan sesuatu
kewenangan tanpa batas, namun tetap dalam bingkai hukum atau tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. 10

8 E.C.S. Wade and Godfrey Philips, Constitutional and Administrative Law, dialam
Philipus M Hadjon III, Ibid, h. 76
9 Identifikasi lima aspek the rule of law di atas disadur oleh Agussalim Andi Adjong,
dalam Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonsia, 2007. h. 25
10 Agussalim Andi Gadjong, Ibid, .h.25.

14