Page 33 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Dalam negara hukum, maka hukum merupakan kekuasaan tertinggi
atau kedaulatan hukum dalam negara tersebut. Hal ini dikemukakan oleh
Sjachran Basah yang berpendapat bahwa:

“Arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu
paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan
bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan
lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini
bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. 14

Dalam suatu negara berdasar atas hukum yang modern, fungsi perundang-
undangan hanya memberi bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang
berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan peraturan perundang-undangan
bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan tetapi
peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen ampuh yang
tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju
cita-cita yang diharapkan. 15

Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat).
Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang dimaksud negara hukum
adalah : “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada
warga negaranya”. Berkaitan dengan keadilan, John Rawls menyatakan
16
bahwa terdapat dua prinsip keadilan (two principles of justice), yaitu :
First : each person is two have an equal right to the most extensive basic liberty
compatible with a similar liberty for other. Second : social and economic
inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to
be everyone’s advantage, and (b) attached to positions an offices open to all. 17

14 Sjachran Basah (Sjahran Basah I), Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak
Administrasi Negara, Bandung, Alumni, 1992, h. 2.
15 Maria Farida Indrati, Eksistensi dan Substansi Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara Di Indonesia, Disertasi, UI, Jakarta 2002. h.30.
16 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1993, Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat
Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, hlm.155.
17 John Rawls, 1971, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard of Harvard
University Press, Cambridge Massachusetts, hlm.60.

16