Page 37 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sri Soemantri Martosoewignjo menyatakan pandangannya mengenai 4
(empat) unsur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
yaitu: 27

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtsterlijke controle).

Selain itu, Jimly Asshiddiqie melakukan elaborasi terhadap prinsip-
prinsip pokok negara hukum. Hasil elaborasi menemukan dua belas prinsip
pokok yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya
satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The rule
of law ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip
tersebut adalah: 28
1. Supremasi Hukum (Supremacy of law)
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the law)

3. Asas Legalitas
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

27 Sri Soemantri Martosoewignjo, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,
Alumni, Bandung, hlm. 29.
28 Ibid, hlm. 20-25

20