Page 38 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Perbedaan dasar pijakan dalam memahami konsep negara hukum dalam
pengertian rechsstaat dan the rule of law melahirkan konsep turunan dari negara
hukum, yaitu konsep negara hukum formal dan negara hukum materiil.

Berkaitan dengan hal tersebut Padmo Wahjono mengatakan, bahwa
29
pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada
umumnya, namun dikondisikan dengan situasi Indonesia atau digunakan
dengan ukuran dan pandangan hidup atau pandangan negara kita. Hal yang
lebih tegas dikemukakan oleh Philipus. M. Hadjon, yang mengatakan
30
bahwa kalau ditelaah dari latar belakang sejarah lahirnya konsep The rule of law
maupun konsep rechtsstaat lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang
kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak dalam
perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan
atau absolutisme.
Lebih lanjut dikatakan Philipus M. Hadjon, jiwa dan isi Negara
31
Hukum Pancasila seyogianya tidaklah dengan begitu saja mengalihkan
konsep The rule of law atau konsep rechtsstaat. Baik konsep “rechtsstaat”
maupun konsep The rule of law menempatkan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk negara
Republik Indonesia yang pada waktu pembahasan Undang-Undang Dasar
tidak dikehendaki masuknya rumusan hak-hak asasi manusia ala Barat yang
individualistis sifatnya. Bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik
sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan
asas kerukunan.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon seperti di atas, maka dapat
dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah
negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang mengembangkan
jalinan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan meru-

29 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983. Hal. 7.
30 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah
Studi tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, Peradaban, 2007, h. 79
31 Philipus M. Hadjon, Ibid

21