Page 29 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

3. Hak-hak dasar (grondrechten); hak-hak dasar merupakan sasaran
perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan
pembentukan undang-undang;

4. Pengawasan pengadilan; bagi rakyat tersedia saluran melalui
pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan
(rechtmatigheids toetsing)

Dengan rumusan yang hampir sama. H.D. van Wijk/Willem
Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip rechtsstaat sebagai berikut:
4
a. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan
oleh undang-undang dasar atau undang-undang lainnya

b. Hak-Hak asasi manusia
Terdapat hak-hak asasi manusia yang sangat fundamental yang harus
dihormati oleh pemerintah
c. Pembagian kekuasaan

Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga,
tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling
mengawasi yang dimaksud untuk menjaga keseimbangan.
d. Pengawasan lembaga kehakiman
Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek
hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Ciri-ciri rechtsstaat berdasarkan sifat-sifat liberal dan demokratis menurut
C.W. van der Pot, adalah:
5
1) adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

2) adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan
pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan

4 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht,
(utrecht : Uitgeverij Lemma BV, 1995), h. 41
5 C.W. van der Pot - Bewerkt door A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse
Staatsrecht, dikutip dari Philipus M. Hadjon III, Ibid, h. 71

12