Page 24 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebelumnya pengaturan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tindaklanjut sebagai pelaksanaan
dari Keppres tersebut diterbitkan Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terakhir diatur dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pengambilan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum terkadang
mencederai masyarakat, termasuk kepada MHA karena pemanfaatan tanah
yang diambil oleh pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan
cenderung melahirkan kesengsaraan masyarakat yang dulunya adalah pemegang
hak. Tidak jarang dengan dalih kepentingan umum, tanah MHA digunakan
untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, misalnya kebutuhan pembangunan
industri, pembangunan pusat perbelanjaan yang hanya dimanfaatkan oleh
segelintir golongan saja. Demikian juga tidak jarang pengambilalihan tanah
ini menyisakan permasalahan hukum. Menurut Gunanegara, problematika
berkaitan dengan pengadaan tanah, tidak hanya masalah yuridis semata, akan
tetapi berkembang menjadi masalah sosio-kultural dan ekonomi-politik. Hal
yang menarik untuk dikaji adalah eksistensi hak atas tanah MHA sebagai akibat
adanya pengambilalihan tanah untuk penyelenggaraan pembangunan. MHA
adalah pihak yang sangat rentan dengan adanya kegiatan pengambilalihan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan dalih untuk
kepentingan umum, sering hak MHA diambil alih bagitu saja tanpa ada upaya
untuk mengganti dengan hak kepemilikan atas tanah yang lainnya.

Selain itu, menarik juga untuk dikaji mengenai kriteria kepentingan
umum, khususnya bagaimana peraturan perundangan yang berkaitan dengan

7